KUPANG (NTT), FigurNews – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pencanangan tersebut digelar meriah di kawasan Car Free Day (CFD), Jalan El Tari, Kota Kupang, Sabtu (27/6/2026), sekaligus menandai dimulainya pendataan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas usaha di Bumi Flobamora.
Prosesi peluncuran ditandai dengan pemukulan tambur oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, didampingi Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Politik dan Pemerintahan, Petrus Seran Tahuk, serta Kepala BPS NTT, Matamira Bangngu Kale.
Pemukulan tambur tersebut menjadi simbol dimulainya navigasi data ekonomi NTT untuk satu dekade ke depan.
Dalam sambutannya, Pudji Ismartini menegaskan bahwa SE 2026 dirancang untuk memotret kondisi riil aktivitas ekonomi masyarakat. Hasil sensus nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis data akurat atau evidence-based policy.
“Melalui sensus ini, kita akan memetakan struktur ekonomi daerah, mengidentifikasi sektor usaha yang dominan, serta menggali potensi ekonomi di setiap wilayah. Data tersebut akan menjadi fondasi bagi pemerintah dalam melahirkan kebijakan yang tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan para pelaku usaha. Karena itu, BPS mengimbau seluruh responden untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan valid.
“Kualitas kebijakan yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelengkapan data yang diberikan masyarakat. Kami juga menegaskan bahwa sensus ini tidak berkaitan dengan urusan perpajakan dan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Berbeda dengan pelaksanaan sensus sepuluh tahun lalu, SE 2026 menghadirkan sejumlah pembaruan. Untuk pertama kalinya, seluruh sektor usaha, termasuk sektor pertanian dan usaha rumah tangga (home industry), akan didata secara menyeluruh melalui metode kunjungan langsung atau door to door ke rumah dan tempat usaha masyarakat.
Menurut Pudji, hasil sensus nantinya tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga menjadi rujukan bagi dunia usaha dalam memperluas investasi, membuka lapangan kerja, serta menyusun program pembangunan berbasis potensi daerah.
“Tidak ada usaha yang terlalu kecil untuk diperhitungkan dan tidak ada usaha yang terlalu besar untuk diabaikan. Semua memiliki peran penting dalam membangun perekonomian Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Petrus Seran Tahuk, menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat merupakan elemen strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kualitas data adalah fondasi dari pembangunan yang berkualitas. Pemerintah Provinsi NTT mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai gerakan bersama untuk membawa Nusa Tenggara Timur menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS NTT, Matamira B. Kale, mengungkapkan bahwa sekitar 6.000 petugas akan diterjunkan ke seluruh wilayah NTT untuk mendata berbagai aktivitas usaha masyarakat.
BPS pun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar. Kerahasiaan seluruh informasi responden dijamin sepenuhnya oleh undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap tersedianya data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, mendorong pertumbuhan investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (DM)
