Padang Pariaman (Sumbar), FigurNews.com — Ratusan warga Kapalo Hilalang kembali menggelar aksi damai pada Kamis (11/9/2025), menuntut evaluasi SK peruntukan lahan eks Kebun Baru dan Kebun Lama (eks HGU PT Purna Karya), realisasi pembayaran ganti rugi tanaman dan bangunan garapan masyarakat, serta kejelasan pemanfaatan lahan oleh berbagai instansi, termasuk Yonkes (Batalyon Kesehatan), yang hingga kini dinilai belum diselesaikan.
Aksi ini merupakan yang kedua kalinya setelah tuntutan sebelumnya belum mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Aksi damai tersebut berawal dari Kantor Bupati Padang Pariaman, kemudian berlanjut ke kantor ATR/BPN Padang Pariaman, dilanjutkan ke Kantor DPRD Padang Pariaman, dan terakhir menuju Kejaksaan Negeri Pariaman.
Salah seorang perwakilan warga menyatakan, aksi ini dilakukan karena kekecewaan mendalam terhadap pemerintah daerah.
“Sejak 2016 lahan kami sudah digusur. Banyak warga kehilangan sumber penghidupan, bahkan ada rumah tangga yang hancur karena tekanan ekonomi. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian ganti rugi,” ungkapnya.
Masyarakat menilai Bupati John Kenedy Aziz belum mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka mendesak agar pemerintah daerah bersama DPRD segera turun tangan.
“Kami hanya meminta keadilan. Hak kami harus diperjelas, berapa ganti rugi dan bagaimana mekanismenya. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut,” tegas salah seorang warga.
Meski begitu, masyarakat Kapalo Hilalang menegaskan bahwa mereka tetap mendukung program pembangunan pemerintah, termasuk di wilayah Kapalo Hilalang, sepanjang dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.
Aksi damai yang berlangsung di depan kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman itu juga menyoroti transparansi pemerintah. Warga menekankan perlunya komunikasi terbuka.
“Kami tidak pernah diajak bicara, tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba lahan kami digusur. Kami ingin duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang adil,” ujar tokoh masyarakat setempat.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Padang Pariaman Aprinaldi menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi warga.
“Kami akan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak terkait agar persoalan ini segera menemukan titik terang. DPRD berkewajiban menyampaikan suara rakyat,” ucapnya.
Aprinaldi juga menegaskan bahwa DPRD akan mengawal proses penyelesaian masalah lahan Tarok City. “Kami tidak ingin konflik ini berlarut-larut. Aspirasi masyarakat akan kami bahas secara resmi dalam rapat dewan,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman dijadwalkan menggelar rapat intensif mulai Jumat hingga Senin mendatang. Rapat tersebut akan menghadirkan niniak mamak Tarok, tokoh masyarakat, camat, hingga wali nagari untuk mencari titik temu penyelesaian.
Menanggapi ancaman warga yang berencana memblokade sumber air PDAM, Aprinaldi mengingatkan agar aksi tersebut tidak dilakukan. Menurutnya, aliran air bersih menyangkut kepentingan hidup orang banyak, terutama masyarakat Kayu Tanam dan Sicincin.
“Kami menegaskan, DPRD dan pemerintah daerah akan mencarikan jalan keluar terbaik, agar persoalan ini bisa diselesaikan tanpa merugikan masyarakat luas. Penyelesaian konflik Tarok City harus menyeluruh, melibatkan seluruh unsur, agar solusi benar-benar adil dan tidak menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Warga berharap pertemuan resmi dengan pemerintah dan DPRD dapat segera digelar. Mereka menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut hingga ada keputusan yang jelas. (Dy)
