Palembang,Figurnews.com,-
Angkutan umum modern Feeder LRT Musi Emas yang beroperasi di kota Palembang sejak tahun 2022 lalu hingga saat ini Angkutan penumpang tersebut yang melayani masyarakat kota Palembang masih gratis.
Pengamat Transportasi dari Akademisi Universitas Sriwijaya (UNSRI) Prof Erika Bukhori sempat mendengar Gratisnya angkutan umum Feeder LRT menjadi perdebatan lantaran dinilai tidak menguntungkan atau tidak mensuplai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan justru menjadi Beban APBN maupun APBD.
Dalam kajiannya, Prof Erika memaparkan bahwa Pelayanan Gratis transportasi yang diberikan ke masyarakat merupakan bentuk PAD yang tak terlihat dan dikembalikan langsung ke masyarakat.
“Masyarakat telah membayar pajak dan itu hak mereka membayar Pajak, jadi jangan menilai bahwa Transportasi Feeder LRT Musi Emas ini gratis tidak menghasilkan PAD dan membebani APBN ataupun APBD,”katanya, Sabtu (18/11/2023).
BACA JUGA : Inilah Alasan Nyaman Naik Oplet Modern di Palembang, Ada Teknologi Pintar di Miliki Feeder
Menurutnya kesejahteraan masyarakat merupakan hal terpenting untuk dipikirkan oleh pemerintah, jadi dalam publik transportasi jangan selalu melihat untungnya karena disana memang ada hak masyarakat selaku si pembayar Pajak.
“Itu adalah hak sipembayar Pajak, dan di kembalikan ke Rakyat jadi itu merupakan PAD yang tidak nyata atau tidak terlihat tapi di nikmati oleh masyarakat,”jelasnya
Dengan adanya program pemerintah Angkutan Feeder LRT Musi Emas yang gratis ini,kata Prof Erika sebagai bentuk memulihkan perekonomian masyarakat kota Palembang khususnya. Karena sebelum ada Angkutan Feeder LRT Musi Emas ini masyarakat memerlukan pengeluaran untuk transportasi.
BACA JUGA : PT TGM Gelar Uji Kompetensi Pramudi Feeder LRT Musi Emas
“Contohnya seseorang bekerja dengan menggunakan angkutan umum ojek misalnya dengan biaya pulang -pergi 20 ribu, dengan adanya Feeder LRT Musi Emas ini gratis jadi uang yang di gunakan bisa untuk keperluan yang lain,”jelasnya
Ia sempat mengkaji dua koridor saja kalau dihitung-hitung PAD mencapai puluhan miliar rupiah dan langsung dinikmati oleh masyarakat inilah yang dinamakan PAD tanpa catatan.
“Coba kalau dihitung 20 ribu perorangan saja dikalikan 7000 orang setiap harinya dan dikalikan 1 tahun itu salah satu PAD yang tak terlihat,”pungkasnya
