PALEMBANG,Figurnews.com, – Keluhan serius datang dari para pramudi (sopir) Feeder LRT Musi Emas yang bekerja di bawah naungan PT Transportasi Global Mandiri (TGM). Mereka mengaku menjadi korban manipulasi hak upah yang dilakukan secara sistematis dan terkesan dibiarkan, bahkan setelah adanya tindak lanjut dari DPRD Kota Palembang.
Salah satu pramudi yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa gaji mereka kerap dibayarkan terlambat. Setelah sempat diviralkan beberapa waktu lalu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa turun tangan dan memerintahkan agar pembayaran gaji segera diselesaikan. Namun bukannya membaik, kondisi justru makin memprihatinkan.
“Kami biasanya menerima gaji setiap tanggal 4. Tapi sejak ada pergeseran, kami hanya menerima 50 persen di tanggal 10 dan sisanya dibayarkan tanggal 20. Bahkan kini gaji dibayarkan penuh di tanggal 20, namun yang menjadi persoalan adalah gaji bekerja selama sekitar 20 hari sebelumnya hilang, tidak dihitung sama sekali,” ungkapnya.
Menurut pengakuan mereka menyebutkan bahwa sistem gaji telah digeser ke tanggal 20 akibat masalah cash flow. Namun, yang menjadi sorotan adalah absennya pembayaran untuk masa kerja tanggal 4 hingga 20, yang seharusnya dihitung secara prorata.
“Kalau memang sistem digeser, seharusnya masa kerja selama 16 hari itu dihitung. Tapi nyatanya kami tidak menerima pembayaran tambahan. Kami tetap menerima gaji seperti biasa, seolah-olah tidak pernah bekerja dari tanggal 4 sampai 20. Ini jelas merugikan,” ujarnya.
Lebih parahnya, ketika beberapa karyawan mempertanyakan hal ini, mereka justru diancam pemutusan kerja. “Ada yang langsung diberhentikan begitu protes. Rasanya tidak adil,” tambahnya.
Para pekerja juga mengaku dipaksa menandatangani kontrak baru dengan tanggal pembayaran setiap tanggal 20. Anehnya, status kontrak mereka bukan sebagai karyawan PKWT, melainkan hanya “mitra”, padahal mereka bekerja tetap dengan jam kerja terikat. Hal ini makin memperkuat dugaan bahwa PT TGM tengah mencari celah hukum untuk menghindari kewajiban terhadap pekerja.
“Sebagai warga Palembang, kami merasa dizalimi. Kami tidak punya tempat mengadu lagi, kecuali ke Pemerintah Kota Palembang dan DPRD. Ironisnya, pelayanan feeder LRT ini kan katanya bentuk cinta pemerintah ke masyarakat. Tapi kami yang menjalankan di lapangan malah tidak diperhatikan,” keluhnya.
Tak hanya soal gaji, kondisi armada dan fasilitas kerja pun kini dinilai sangat memprihatinkan. Ban mobil banyak yang sudah gundul, kendaraan kotor, dan seragam hanya satu stel untuk bekerja setiap hari. Padahal pelayanan Feeder LRT Musi Emas seharusnya mengikuti Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Kami bekerja demi menjaga wajah transportasi publik kota ini, tapi nyawa kami dipertaruhkan dengan kondisi kendaraan yang tidak layak. Sementara kesejahteraan kami diabaikan,” ungkap sopir lainnya.
Lebih lanjut,dia jelaskan bahwa DPRD Kota Palembang sebelumnya sudah menindaklanjuti keluhan para pramudi, dan PT TGM menjanjikan akan membayar gaji secara tepat waktu. Namun realisasinya justru dianggap mengecoh, dengan sistem yang menghilangkan hampir satu bulan gaji secara halus.
Para sopir mendesak Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan DPRD Kota Palembang untuk kembali turun tangan dan melakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap operasional PT Transportasi Global Mandiri.
“Jika ini dibiarkan, tidak hanya kami yang terus dirugikan, tapi juga kredibilitas Pemkot Palembang sebagai pihak yang menaungi transportasi publik ini ikut tercoreng,” tutup perwakilan pramudi tersebut.
Sampai berita ini diterbitkan Direktur PT TGM maupun pihak perusahaan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak memberikan keterangan apapun.
