Palembang,Figurnews.com,–
Anggota DPRD Kota Palembang Duta Wijaya Sakti dari Fraksi PDI Perjuangan melakukan reses masa persidangan ll tahun 2023 di Daerah Pemilihan (Dapil) lV yang mencakupi Kecamatan Sako, Kecamatan Sematang Borang,dan Kecamatan Kalidoni.
Dalam kesempatan tersebut warga langsung mengadukan mahalnya biaya pembuatan Kartu Indentitas Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Tak tanggung -tanggung besaran biaya yang minta cukup fantastis.
“Kami kemaren reses di RT 47 kelurahan Lebung Gajah warga mengadu kepada kita bahwa ketika mereka membuat KTP di mintai uang sebesar 250 ribu untuk membuat KTP dan 50 Ribu buat KK,”Ungkap Dita Wijaya Sakti, saat diwawancarai usai reses, Jum’at (25/08/2023)
Baca juga : Reses, 2 Bocah Meninggal Dunia, Warga Ingin Pemerintah Perhatikan Safety di Kolam Retensi Sako
Dia mengaku, merasa kaget masih ada warga yang dipungut biaya ketika pembuatan KTP maupun KK, Seharusnya tidak dikenakan biaya sama sekali.
“Pembuatan KTP Gratis, tidak bayar,”ujarnya
Kendati demikian, Duta langsung menanyakan kepada OPD terkait, dan disaksikan oleh Masyarakat langsung bahwa memang tidak ada biaya alias gratis.
“Langsung saya telpon Kabid KTP, dan loudspeker dan warga mendengar langsung pertanyaan dari Kabid,”jelasnya
Menurut keterangan warga, Kata Duta yang meminta biaya untuk pembuatan KTP dan KK tersebut di duga oknum dari UPT. “Ini dilakukan oleh UPT mereka melaporkan bahwa UPT minta uang kepada masyarakat,”ulasnya
Selain itu, setiap titik Reses yang Ia Kunjungi tidak ada yang tidak mengeluhkan penerangan jalan. Semua tempat mengeluhkan lampu jalan mati.
Baca juga : Efek Lampu Mati, Angka Kriminalitas di Kelurahan Srimulya Tinggi
“Mulai saya reses dari tanggal 22/08 kemaren hingga hari ini tanggal 25/08 yang paling banyak dikeluhkan oleh warga masalah lampu jalan,”katanya
Ia sangat menyayangkan pemerintah kota Palembang yang seolah tidak memperdulikan hak masyarakat. Padahal anggaran yang disiapkan untuk Perkimtan sangat besar. “Kami sayangkan pemerintah seakan-akan tutup mata masalah ini,”tuturnya
Bahkan, baru-baru ini pada saat rapat Anggaran DPRD menambah anggaran sebesar 5 Miliar untuk perbaikan lampu jalan. “Saya selaku anggota banggar dan ketua Fraksi kami mengalihkan anggaran dari sekwan 5 Miliar untuk Perkimtan untuk dibelikan mobil crane untuk perbaikan lampu jalan karena mereka Perkimtan selalu beralasan tidak memiliki alat,”ulasnya
Baca juga : Warga Sungai Lais Mendominasi Keluhkan Lampu Jalan Mati dan Minim Air Bersih
Baca juga : Ruspanda Karibulah Terima Beragam Aspirasi Masyarakat
Dikatakannya hampir setiap malam ia menerima keluhan warga terkait lampu jalan, saat dilaporkan ke OPD terkait tidak langsung di tindak lanjuti harus menunggu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan terkadang sampai harus diingatkan kembali.
“Setiap malam saya menerima keluhan warga masalah lampu jalan. Dan itu tidak langsung ditanggapi oleh pemerintah kota Palembang bahkan berminggu-minggu sampai – sampai mereka lupa,”imbuhnya
Ini perbuatan yang tidak adil bagi masyarakat kota Palembang karena mereka bayar untuk lampu jalan, tapi tidak bisa menikmatinya.
“Ini merupakan ke zaliman menurut kami, Mereka bayar tapi hak mereka tidak diberikan ini di abai kan pemerintah ini ke zaliman menurut kami Fraksi PDIP,”ucapnya
Ia berharap agar PJ Walikota Palembang nanti lebih fokus memperhatikan kondisi masyarakat karena hal tersebut perlu di jadikan prioritas.
“Saya harapkan PJ Walikota ini akan lebih konsen terhadap lampu jalan ini Palembang kota terbesar nomor 5 di Indonesia ,”harapnya
