JAKARTA, FigurNews.com – Bupati Kabupaten Buru Selatan, Maluku, La Hamidi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2026 Sektor Kelautan dan Perikanan yang dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Kamis (2/7/2026).
Rakornas yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, tersebut menjadi momentum penting dalam menyinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan target swasembada pangan nasional.
Forum strategis itu dihadiri jajaran eselon KKP, dinas kelautan dan perikanan provinsi serta kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan. Dalam pertemuan tersebut, ditekankan pentingnya transformasi sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Dalam arahannya, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan tahun krusial bagi percepatan peningkatan produksi protein ikan nasional.
“Sektor kelautan bukan sekadar pendukung, melainkan penopang utama swasembada pangan kita. Melalui Rakornas ini, kita tidak hanya berbicara target, tetapi juga memetakan berbagai hambatan di lapangan agar bantuan sarana dan prasarana benar-benar menyentuh nelayan dan pembudidaya,” ujarnya.
Beberapa agenda penting yang dibahas dalam Rakornas tersebut antara lain:
- Modernisasi Budidaya, melalui optimalisasi lahan tambak rakyat dengan penerapan teknologi hemat air dan efisien guna meningkatkan produktivitas perikanan budidaya.
- Penguatan Rantai Dingin (Cold Chain), melalui percepatan pembangunan gudang pendingin untuk mengurangi kehilangan hasil pascapanen dan menjaga stabilitas harga ikan.
- Digitalisasi Data Perikanan, dengan penerapan sistem pemantauan terintegrasi guna menjamin keberlanjutan sumber daya laut melalui kebijakan penangkapan ikan terukur.
Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Rakornas juga menghasilkan kesepakatan mengenai harmonisasi regulasi di tingkat daerah, termasuk penyederhanaan birokrasi perizinan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.
“Komitmen bersama adalah kunci. Pemerintah pusat tidak bisa bergerak sendiri. Sinergi dengan pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan yang diambil di Jakarta dapat diimplementasikan secara efektif di masing-masing daerah,” ujar pimpinan rapat.
Selama dua hari pelaksanaan Rakornas, para peserta menyusun peta jalan (roadmap) operasional yang akan menjadi acuan pelaksanaan program hingga akhir tahun 2026. Fokus utamanya adalah memastikan distribusi protein hewani yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung penurunan angka stunting dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Buru Selatan Siap Dukung Program Nasional
Bupati Buru Selatan, La Hamidi, menyambut baik pelaksanaan Rakornas tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk mendukung berbagai kebijakan nasional melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu potensi unggulan daerah.
Menurutnya, Kabupaten Buru Selatan memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang besar dan perlu dikelola secara optimal melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis berbagai program strategis di sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir di Kabupaten Buru Selatan,” ujar La Hamidi.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam Rakornas ini sekaligus menjadi wujud komitmen daerah dalam menyelaraskan arah pembangunan dengan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan produktivitas sektor perikanan, serta penguatan ekonomi berbasis potensi maritim yang berkelanjutan.
(RB)
