Padang (Sumbar), FigurNews.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat proses rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah. Berbagai langkah strategis telah disiapkan guna mendukung percepatan pemulihan lahan pertanian agar kembali produktif.
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Afniwirman mengatakan perhatian Menteri Pertanian RI terhadap percepatan penanganan lahan terdampak menjadi dorongan penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh tahapan pelaksanaan di lapangan.
“Kami menyambut baik arahan Bapak Menteri sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat pemulihan lahan pertanian di Sumatera Barat. Saat ini proses rehabilitasi terus berjalan dan kami dorong agar lebih cepat,” ujar Afniwirman di Padang, Jumat (17/4/2026).
Berdasarkan data Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar, dampak bencana terhadap lahan sawah di Sumbar tergolong signifikan. Tercatat seluas 2.802 hektare mengalami rusak ringan, 1.100 hektare rusak sedang, 2.540,69 hektare rusak berat, serta 730,97 hektare lahan hilang.
Afniwirman menjelaskan, penanganan sawah terdampak tidak hanya sebatas pembersihan material yang menutupi lahan, namun juga mencakup pemulihan fungsi lahan secara menyeluruh. Proses tersebut meliputi normalisasi sedimentasi, perbaikan jaringan irigasi, hingga penyiapan kondisi tanah agar kembali layak tanam.
“Di beberapa lokasi, sawah tertimbun material cukup tebal dan jaringan irigasi mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat penanganan harus dilakukan bertahap dan membutuhkan ketelitian teknis, sehingga memerlukan waktu lebih dibanding penanganan biasa,” jelasnya.
Selain kendala teknis di lapangan, proses rehabilitasi juga harus melalui sejumlah tahapan administratif sesuai ketentuan, mulai dari pendataan dan verifikasi lahan terdampak, verifikasi calon petani dan calon lokasi (CP/CL), penyusunan rencana teknis, hingga mekanisme pencairan anggaran yang disalurkan langsung kepada kelompok tani.
“Kita ingin memastikan proses penanganan ini tidak hanya baik dalam pelaksanaan, tetapi juga aman dari sisi pertanggungjawaban keuangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, mekanisme penyaluran anggaran rehabilitasi mengikuti sistem keuangan negara, di mana dana dari pemerintah pusat disalurkan melalui pemerintah provinsi untuk kemudian dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan kelompok tani penerima manfaat.
“Mekanisme ini bertujuan memastikan penanganan dilakukan secara terkoordinasi, tepat sasaran, dan akuntabel, mengingat lokasi terdampak tersebar di beberapa daerah,” katanya.
Untuk mendukung percepatan rehabilitasi, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp455 miliar bagi Sumbar. Dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pemulihan lahan sawah rusak ringan dan sedang, tetapi juga rehabilitasi saluran irigasi, pembangunan jalan usaha tani, hingga bantuan bibit tanaman seperti padi, jagung, dan kakao.
“Perlu digarisbawahi, anggaran Rp455 miliar yang disampaikan Pak Menteri merupakan total bantuan pertanian untuk Sumbar, bukan hanya untuk pemulihan lahan, tetapi juga untuk irigasi, jalan usaha tani, dan bantuan bibit,” jelasnya.
Afniwirman menyebut progres pelaksanaan di lapangan terus menunjukkan perkembangan positif. Untuk program optimalisasi lahan pascabencana dengan target 2.802 hektare, sebagian besar telah memasuki tahap kontrak dan pencairan.
Sementara untuk program rehabilitasi sawah seluas 1.100 hektare, sebanyak 861 hektare telah berkontrak dan 794 hektare di antaranya telah memasuki tahap pencairan anggaran.
“Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Solok, Kota Padang, Tanah Datar, dan Kota Pariaman, realisasi pencairan anggaran rehabilitasi lahan sudah mencapai 100 persen,” ungkapnya.
Guna mempercepat proses rehabilitasi di lapangan, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya penyederhanaan koordinasi lintas sektor, percepatan verifikasi dan penetapan lokasi prioritas, optimalisasi penggunaan alat dan sumber daya di lapangan, serta penguatan pendampingan kepada kelompok tani.
“Kami terus memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh tahapan berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan aspek teknis di lapangan. Targetnya, seluruh bantuan dapat segera tersalurkan sehingga lahan terdampak bisa kembali produktif,” tegasnya.
Pemprov Sumbar pun memastikan memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan seluruh proses rehabilitasi dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program nasional di sektor pertanian. (Adv)
