Blitar Jatim. FigurNews.com.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MSCP) serta Survei Penilaian Integritas (SPI). Program ini dinilai sangat strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Blitar.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, usai menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi MSCP dan SPI Tahun 2025 yang digelar di Ruang Candi Penataran, Kantor Bupati Blitar, pada Senin (15/09/2025). Rapat yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Blitar ini juga dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Blitar, serta para pemangku kepentingan terkait.
“Pelaksanaan MSCP dan SPI sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Blitar berjalan transparan dan efektif. Kami dari DPRD tentu sangat mendukung penuh kegiatan ini agar pemerintahan di daerah kita bisa semakin baik dan akuntabel,” ujar Supriadi dengan penuh keyakinan.
Supriadi menambahkan bahwa dukungan DPRD tidak hanya sebatas memberikan persetujuan secara formal, tetapi juga merupakan komitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program ini secara berkelanjutan. Menurutnya, MSCP dan SPI menjadi alat ukur penting yang dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan kelemahan dalam tata kelola pemerintahan serta memperkuat integritas birokrasi.
“Melalui program ini, kita bisa memastikan bahwa setiap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat benar-benar efektif dan transparan. Ini juga bagian dari upaya kita bersama untuk menghilangkan praktik-praktik yang dapat merugikan dan memastikan birokrasi berjalan dengan profesional dan bersih,” kata Supriadi.
Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar ini berharap hasil evaluasi dari MSCP dan SPI tidak hanya menjadi dokumen formal semata, melainkan harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. Supriadi menekankan pentingnya peningkatan pengawasan internal, pembenahan prosedur kerja, dan inovasi dalam pelayanan publik agar target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
“Kami berharap evaluasi ini dapat menjadi pijakan dalam mengambil kebijakan yang tepat, memperbaiki kelemahan yang ada, dan terus mendorong birokrasi yang berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jangan sampai laporan ini hanya berhenti di meja, tetapi harus menjadi langkah awal perbaikan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Rapat koordinasi evaluasi MSCP dan SPI tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Blitar untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program tersebut. Diharapkan, kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh stakeholder dapat menghasilkan tata pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. (Adv/Andy)
