Palembang,Figurnews.com
Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Januari mencatatkan deflasi sebesar 0,36% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,50% (mtm). Secara tahunan, realisasi inflasi Sumsel tercatat sebesar 0,92% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,20% (yoy). Perkembangan tersebut juga sejalan dengan inflasi nasional yang tercatat menurun menjadi sebesar 0,76% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya (1,57%; yoy).
Inflasi yang terkendali di Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari upaya dan peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel dalam menerapkan strategi 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
BACA JUGA : Data BPS,Terdapat Sekolah Kurang Memadai, SD di Sumsel 53,88 Persen Rusak
Sebagai bagian dari strategi tersebut, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan secara konsisten melaksanakan operasi pasar murah guna menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Upaya ini diperkuat dengan berbagai skema subsidi, termasuk subsidi harga, subsidi angkutan, serta subsidi operasional dalam rangka pelaksanaan operasi pasar murah secara serentak di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
Selain itu, untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan, TPID secara rutin melakukan inspeksi pasar dan pemantauan stok. Pengawasan juga mencakup distribusi serta harga minyak goreng dengan melakukan sidak langsung ke produsen dan distributor utama (D1), guna memastikan kestabilan pasokan dan harga di pasar.
BACA JUGA : Universitas di Sumsel Keluhkan Data Camaba Kurang Faktual Berdampak Kurangnya Kuota Beasiswa Kuliah
Seluruh kegiatan pengendalian inflasi ini tidak terlepas dari komunikasi efektif yang dijalin para pemangku kebijakan, diantaranya melalui High Level Meeting (HLM) TPID se-Sumatera Selatan, pelaksanaan rapat koordinasi TPID secara rutin, siaran pers inflasi, serta publikasi operasi pasar murah di media.
Ditambah lagi, turut dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat seperti dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia.(*)
