Palembang,Figurnews.com
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja Spesifik di Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kamis 30 Januari 2025.
Hadir juga Rektor Universitas Sriwijaya Prof .Dr Taufiq Marwa, Plt Rektor UIN Rafa Palembang Abdul Hakim dan Rektor PGRI Palembang Prof. Dr. H. Bukman Lian.
BACA JUGA : Data BPS,Terdapat Sekolah Kurang Memadai, SD di Sumsel 53,88 Persen Rusak
Dalam kesempatan tersebut Universitas mengeluhkan kurang faktualnya data Calon Mahasiswa Baru (Camaba) sehingga berdampak kekurangan Kuota bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa seperti KIP dan Bidikmisi.
Seharusnya siswa yang layak mendapatkan Beasiswa Kuliah tidak tercatat, akan tetapi sebaliknya, siswa yang tidak semestinya mendapatkan bantuan justru tercatat untuk mendapatkan beasiswa.
Dengan demikian mengharuskan universitas untuk memberikan beasiswa kepada Camaba tersebut, maka dari itu Rektor mengharapkan Data terbaru dan Faktual untuk Camaba.
Seperti yang diungkapkan oleh Rektor Universitas Sriwijaya Taufiq Marwa pada tahun lalu Kuota Camaba yang mengajukan Beasiswa Kuliah sebanyak 1.600 orang sedangkan kuota yang di dapat oleh universitas Sriwijaya hanya 1.200 orang.
Terjadi juga di Universitas PGRI Palembang yang di ungkapkan langsung oleh Rektor Bukman Lian bahwa terdapat tidak faktualnya data Camaba. Ada Camaba yang memiliki mobil dan rumah bertingkat akan tetapi dia tercatat sebagai penerima bantuan kuliah sehingga mengharuskan universitas untuk memberikan beasiswa. Sementara Universitas dituntut oleh masyarakat lainnya karena memberikan bantuan kepada siswa yang tidak layak untuk mendapatkan Beasiswa.
Menanggapi hal itu, Ketua Tim Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menegaskan pentingnya data Faktual dari BPS agar anggaran yang di kucurkan biaya pendidikan tepat sasaran.
“Data BPS yang dikeluarkan menjadi acuan untuk mengambil kebijakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan juga DPRD serta DPR RI,”tegasnya
Karena, lanjut dia, Pemerintah untuk menentukan kebijakan seperti bantuan biaya Kuliah berdasarkan data yang faktual dari BPS.
“Yang akan menjadi pondasi dalam menyusun kebijakan yang ada bagaimana anggaran pusat bisa ditambahkan untuk di Sumatera Selatan. Ada beberapa wilayah menurut data BPS itu angka putus sekolahnya tinggi rata-rata diatas 8 persen,”ucapnya
Sementara Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto menjelaskan bahwa semua data ada di BPS sebenarnya tidak, BPS hanya kontrol saja misalkan mereka sudah melakukan kegiatan statistiknya sesuai dengan mekanisme SDI atau tidak makanya kalau ada data dari sektoral dan BPS rekomendasi untuk statistiknya.
“Alhamdulillah dengan satu forum data yang kita bangun inisiasi dari dinas-dinas menyampaikan statistika untuk kita,kita rangkum tentu ada perbedaan tapi harapannya perbedaan itu tidak berlaku,”pungkasnya
