Breaking News

TIPS TERHINDAR DARI MAFIA TANAH

 

Oleh : Syafri Yunaldi, SH Praktisi Hukum/Lawyer

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960), disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta, yang merupakan peraturan hukum tanah nasional pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disusun oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong saat itu.

Sebelum lahirnya UUPA, di Indonesia berlaku dua sistem hukum, yaitu hukum agraria adat dan hukum agraria perdata barat. Sehingga konsep dasar dari hukum tanah sebelum lahirnya UUPA tidak lagi singkron dengan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang bercorak agraria yang berdasarkan Falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Setelah lahirnya UUPA maka secara lansung telah menghapuskan sistem tanah kolonial terkait hukum agraria yang nyata-nyatanya merugikan masyarakat Indonesia. 

Nilai dasar yang terkandung dalam UUPA merupakan hasil dari tafsiran dari Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang pada prinsipnya menjamin hak kepemilikan dan penguasaan tanah untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. 

Adapun prinsip subtansial dengan lahirnya UUPA yaitu terdiri dari asas kenasionalan, hak menguasai negara, pengakuan terhadap ulayat, fungsi sosial hak atas tanah, hubungan sepenuhnya dengan WNI dengan tanah, kesamaan hak antara WNI laki-laki dan perempuan, Land Reform, dan prinsip lainnya yang sesuai dengan tujuan UUD 1945.

Pada tanggal 24 September 2022, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah berusia 62 tahun sampai saat ini masih menyisihkan masalah-masalah sengketa agraria pada setiap daerah di Indonesia. Tidak kalah pentingnya yang menjadi tantangan masalah dari agraria terkait mafia tanah yang sistematis, terorganisir, profesional, dimana pelakunya melibatkan semua kalangan. Jaringan mafia tanah di Indonesia melibatkan oknum-oknum dari pemerintah yang punya jabatan, pengusaha, penegak hukum sampai kalangan "premanisme" dan lainnya. 

Daripada itu masyarakat perlu mengetahui tips 6 untuk terhindar dari jaringan mafia tanah, yaitu :

1. Bagi anda yang akan mengurus sertifikat tanah (SHM) dan membutuhkan informasi terkait seputar pendaftaran tanah, anda bisa mengujungi bagian pelayan informasi Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional setempat atau bisa dilihat pada aplikasi sentuh tanahku.

2. Bagi anda yang ingin membeli tanah perhatikan status tanah yang akan dibeli. Apakah peruntukan tanah telah sesuai dengan tata ruang, meliputi jenis status tanah hak milik (SHM), hak bangunan (HGB),  hak guna usaha (HGU) dan hak pakai.


3. Sebelum membeli anda harus cek sertifikat melalui Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional setempat. Adakalanya tanah yang akan anda beli memiliki sertifikat ganda yang nanti akan menimbulkan masalah dikemudian hari.


4. Cermati pihak penjual. Apakah penjual merupakan orang pemegang hak milik/penerima kuasa jual yang sah atau perusahaan pengembang (developer) yang telah mempunyai hak atas bidang tanah yang dijual dan pastikan tanah tidak dalam sengketa.


5. Jika pihak penjual atau pembeli ingin memakai seseorang, jasa notaris PPAT, advokat/lawyer dalam pengurus sertifikat hak milik (SHM), atau jual beli tanah maka carilah advokat/lawyer dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) maka anda harus selektif untuk memilih jasa mereka dan untuk jasa PPAT bisa cek dalam daftar di Kementrian ATR/BPN.

6. Jika anda mendapati dan atau menjadi korban dari praktek mafia tanah maka anda bisa membuat laporan di pihak Kepolisian, Kejaksaan dan juga bisa menghubungi layanan hotline melalui aplikasi whatsapp di nomor 081110680000/081914150227.

Demikialah sekilas informasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan 6 tips terhindar dari jaringan mafia tanah.

(Disajikan DOLOP)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre