Palembang, Figurnews,– Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, kembali memimpin rapat lanjutan guna mematangkan persiapan kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI ke Kota Palembang. Rapat tersebut berlangsung di Kantor Bappeda Litbang, Selasa (31/3/2026).
Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir dalam pertemuan ini, di antaranya perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Real Estate Indonesia (REI), Kadin, Hipmi, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga lurah se-Kota Palembang. Hadir pula unsur protokoler dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam rapat tersebut, berbagai agenda kunjungan dibahas secara detail. Mulai dari kegiatan sosialisasi hingga rencana peninjauan langsung ke lokasi perumahan subsidi yang menjadi salah satu fokus utama kunjungan Menteri PKP.
Selain itu, kunjungan juga dijadwalkan menyasar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Kecamatan Gandus. Pemerintah memastikan rumah warga yang akan dikunjungi telah memenuhi kriteria program yang telah ditetapkan.
Persiapan tidak hanya mencakup agenda kegiatan, tetapi juga kelengkapan data pendukung. Validasi penerima manfaat program perumahan, kesiapan lokasi, serta aspek administrasi dan teknis di lapangan menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut.
Koordinasi lintas sektor juga ditekankan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Setiap instansi diminta berperan aktif sesuai tugas masing-masing.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Palembang turut menyiapkan penyambutan resmi bagi Menteri PKP, termasuk pengaturan protokoler, susunan acara, hingga pelibatan masyarakat di lokasi kunjungan. Hal ini bertujuan untuk menampilkan capaian program perumahan sekaligus menyerap aspirasi warga secara langsung.
Ratu Dewa menegaskan bahwa seluruh hasil rapat harus segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, dengan memastikan setiap detail persiapan dilakukan secara maksimal demi kelancaran kegiatan.
“Semua harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari pengaturan lalu lintas, pemasangan banner, lokasi parkir di titik kunjungan, hingga aspek keamanan melalui koordinasi dengan TNI dan Polri, termasuk pengaturan media,” tegasnya.
