Blitar Jatim. FigurNews.com.
Pemerintah Kabupaten Blitar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor kesehatan melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025. Tak hanya sebatas memenuhi regulasi, dana ini benar-benar diarahkan untuk menjamin ribuan warga kurang mampu tetap terlindungi oleh layanan BPJS Kesehatan.
Di tengah terus meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, DBHCHT menjadi instrumen penting untuk memastikan tak ada warga yang kehilangan akses berobat hanya karena terkendala biaya. Pemkab Blitar ingin memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, tetap berada dalam jaminan perlindungan kesehatan yang memadai.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati, mengungkapkan bahwa dari total DBHCHT sebesar Rp15,2 miliar, sebagian besar diarahkan untuk membiayai iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Program ini menjadi tumpuan bagi puluhan ribu warga yang tidak mampu membayar premi secara mandiri.
“Sebagian besar dana kami fokuskan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi 27.986 jiwa kategori PBID. Ini bukti komitmen pemerintah daerah agar masyarakat kurang mampu tetap memiliki akses terhadap jaminan kesehatan tanpa khawatir biaya,” ujarnya, Senin (17/11/2025).
Pemanfaatan dana tidak berhenti pada pembiayaan premi BPJS. Pemkab Blitar juga mengalokasikan DBHCHT untuk memperbaiki kualitas fasilitas kesehatan di berbagai wilayah. Mulai dari penguatan bangunan puskesmas, peningkatan layanan pustu, hingga pemenuhan alat kesehatan menjadi prioritas.
Tak hanya itu, ketersediaan obat-obatan juga mendapat perhatian serius. Dinkes Kabupaten Blitar memastikan bahwa setiap puskesmas dan pustu tidak mengalami kekurangan obat, sehingga pasien bisa mendapatkan layanan medis yang lebih cepat dan tepat.
“Dengan dukungan DBHCHT, kami terus meningkatkan sarana, prasarana, hingga ketersediaan obat di fasilitas kesehatan. Harapannya, pelayanan bisa semakin merata dan masyarakat merasakan perubahan nyata,” tambah dr. Christine.
Langkah strategis ini menjadi bukti bahwa pengelolaan DBHCHT berjalan tepat sasaran. Pemkab Blitar tidak hanya memanfaatkan dana untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar mengarahkan anggaran tersebut untuk kebutuhan masyarakat secara langsung.
Ke depan, Pemkab Blitar menegaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan akan terus menjadi prioritas. Melalui dukungan DBHCHT, pemerintah daerah berharap seluruh warga—khususnya kelompok rentan—mendapatkan jaminan kesehatan yang layak sekaligus layanan yang semakin berkualitas. (Adv/Kominfo/Andy)
