Blitar Jatim. FigurNews.com. Pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah pesisir Kabupaten Blitar memasuki babak baru. Melalui kucuran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp1,6 miliar, empat fasilitas kesehatan kini tengah menjalani pembangunan dan renovasi besar-besaran demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Hingga pertengahan November 2025, progres fisik di lapangan telah mencapai 60 hingga 90 persen. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar memastikan seluruh proyek berjalan sesuai rencana dan ditargetkan selesai sebelum pergantian tahun. Dengan selesainya pembangunan ini, masyarakat pesisir akan mendapatkan fasilitas kesehatan baru yang lebih representatif dan nyaman.
Empat proyek strategis tersebut mencakup pembangunan baru Puskesmas Pembantu (Pustu) Tumpak Kepuh di Kecamatan Bakung, renovasi Pustu Kaulon di Kecamatan Sutojayan, renovasi Pustu Midodareni, serta peningkatan fasilitas di Puskesmas Suruhwadang, Kecamatan Kademangan. Seluruh titik pembangunan berada di kawasan dengan akses kesehatan yang sebelumnya dinilai belum optimal.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto, mengatakan bahwa pembangunan ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap layanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir. Menurutnya, peningkatan fasilitas kesehatan harus diimbangi dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai,” ujar Muhdianto Saptu (15/11/2O25)
“Insya Allah sebelum akhir tahun semuanya sudah selesai. Baik yang pembangunan baru maupun yang renovasi,” ujar Muhdianto, Sabtu (15/11/2025). Ia menegaskan bahwa seluruh proses pekerjaan berjalan sesuai standar teknis dan mendapat pengawasan ketat dari dinas.
Menurut Muhdianto, DBHCHT menjadi instrumen penting dalam memperkuat infrastruktur kesehatan daerah. Dana ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki fasilitas kesehatan yang selama ini belum tersentuh pembangunan besar. Ia menyebut DBHCHT sebagai “nafas tambahan” untuk meningkatnya pemerataan layanan kesehatan.
“Melalui anggaran DBHCHT, kita bisa memperkuat infrastruktur kesehatan di pedesaan. Banyak fasilitas yang sebelumnya terbatas kini bisa berubah signifikan,” jelasnya. Ia juga berharap alokasi DBHCHT untuk sektor kesehatan terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang.
Sejumlah warga di sekitar lokasi pembangunan mengaku antusias dengan perkembangan pembangunan tersebut. Mereka menilai keberadaan Pustu dan Puskesmas yang lebih layak akan memudahkan akses pengobatan, terutama bagi keluarga yang tinggal jauh dari kota. Pembangunan ini diharapkan mengurangi kebutuhan warga untuk berobat ke fasilitas kesehatan di pusat kota.
Tahun 2025, Dinkes Kabupaten Blitar secara khusus mengalokasikan Rp1,6 miliar dari DBHCHT untuk empat proyek fisik tersebut. Anggaran ini mencakup pembangunan struktur bangunan, peningkatan ruang pelayanan, perbaikan sanitasi, hingga penyediaan fasilitas pendukung.
“Dana tersebut kami gunakan untuk pembangunan satu Pustu baru dan perbaikan tiga fasilitas lainnya. Harapannya, masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari DBHCHT,” tambah Muhdianto.
Dengan progres pembangunan yang sudah mendekati tahap akhir, Dinkes optimis pelayanan kesehatan di pedesaan Blitar akan meningkat secara signifikan pada tahun depan. Infrastruktur baru yang lebih layak diharapkan mampu memberikan pengalaman pelayanan yang lebih cepat, nyaman, dan manusiawi bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk terus mengarahkan DBHCHT pada sektor-sektor prioritas, salah satunya kesehatan. Pembangunan ini bukan hanya pemolesan bangunan, tetapi juga langkah nyata mendorong pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah, termasuk pelosok pesisir. (Adv/Kominfo/Andy)
