PALEMBANG,Figurnews.com, – Komitmen Sumatera Selatan (Sumsel) dalam memperkuat budaya damai kembali dibuktikan. Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru melepas 10 perwakilan daerah untuk mengikuti ajang Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 1–4 September mendatang.
Para peserta terdiri dari 5 kepala desa dan 5 lurah, hasil seleksi tingkat provinsi. Mereka akan bersaing dengan utusan seluruh Indonesia melalui serangkaian pembekalan hukum dan mediasi selama masa karantina.
Herman Deru menegaskan, kehadiran para utusan bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk nyata upaya Sumsel mendorong penyelesaian konflik tanpa jalur litigasi.
“Kalian membawa nama Sumsel, bukan hanya desa atau kelurahan. Tunjukkan kualitas terbaik. Seorang juru damai harus mampu meyakinkan semua pihak dengan komunikasi dan pemahaman hukum yang baik,” ujarnya di Griya Agung, Jumat (22/8/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa tugas utama agen perdamaian adalah menciptakan solusi, bukan memperpanjang konflik. “Tujuan kita bukan membawa masalah ke pengadilan, melainkan menyelesaikannya secara damai,” tegasnya.
Menurutnya, pengalaman mengikuti PJA harus menjadi bekal berharga untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Herman Deru menyoroti bahwa sengketa lahan merupakan kasus yang paling sering terjadi di daerah, sehingga strategi mediasi harus benar-benar dikuasai.
PJA 2025 digagas Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk memperkuat peran pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelesaian sengketa non-litigasi. Puncak kegiatan dijadwalkan pada 4 September 2025.
Acara pelepasan turut dihadiri Asisten I Pemprov Sumsel Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si, serta Kepala Biro Hukum dan HAM, Dedi Harapan, sebagai bentuk dukungan penuh Pemprov Sumsel terhadap misi perdamaian.
Herman Deru optimistis Sumsel yang mengirimkan utusan terbanyak secara nasional mampu memberikan hasil membanggakan.
“Ini bukan akhir, tapi awal untuk memperluas gerakan damai di seluruh pelosok Sumsel,” tandasnya.
