oleh

Kesenjangan Layanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Sumsel Jadi Sorotan Staf Presiden, Herman Deru Dorong Akselerasi Revitalisasi RS

Palembang,Figurnews.com, – Isu ketimpangan fasilitas kesehatan di wilayah tertinggal Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi sorotan utama dalam kunjungan Staf Kepresidenan RI ke Palembang, Senin (14/7/2025). Kunjungan ini menyoroti urgensi peningkatan pelayanan rumah sakit di daerah seperti Muratara dan OKU Selatan, yang hingga kini masih berstatus tipe D dengan fasilitas minim.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, sejumlah pejabat Staf Presiden hadir, di antaranya Brigjen (Purn) Syahnan, Dr. Zahera Mega Utama, dan Jean Francoise. Dr. Zahera, selaku Tenaga Ahli Deputi III KSP, mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut menjadi bagian dari monitoring langsung terhadap program prioritas nasional di sektor kesehatan dan ketahanan pangan.

“Kami mencermati langsung bagaimana program layanan kesehatan gratis di Puskesmas dijalankan, sekaligus mencatat rumah sakit di Muratara dan OKU Selatan sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian serius,” ujar Zahera.

Minimnya alat kesehatan dan sarana penunjang menjadi hambatan utama pelayanan di dua kabupaten tersebut. Zahera berkomitmen untuk menyampaikan laporan ini langsung ke kementerian terkait agar proses peningkatan status rumah sakit dapat dipercepat.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyambut baik perhatian dari pemerintah pusat terhadap kesenjangan layanan dasar ini. Ia menegaskan kesiapan Pemprov Sumsel dalam mempercepat proses revitalisasi, termasuk menyelesaikan berbagai kendala teknis seperti lahan dan perizinan.

“Sumsel sangat terbuka terhadap dukungan pusat. Yang penting, jangan sampai langkah kita terhambat urusan teknis,” tegas Deru.

Selain membahas fasilitas rumah sakit, pertemuan juga menyinggung keberhasilan Sumsel dalam menekan angka stunting secara nasional. Dengan capaian penurunan sebesar 6,2 persen, Herman Deru menyebut hal itu sebagai hasil dari kolaborasi lintas sektor dan penguatan program kemandirian pangan melalui GSMP (Gerakan Sumsel Mandiri Pangan).

Program MBG (Makan Bergizi Gratis) juga disebut berjalan lancar dan diterima baik oleh masyarakat. Menurut Dr. Zahera, keberhasilan Sumsel ini menunjukkan pentingnya sinergi kebijakan antara pusat dan daerah.

“Kami melihat Sumsel sebagai salah satu daerah yang responsif terhadap arahan pusat dan cepat dalam mengeksekusi kebijakan,” ujarnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi pemantik komitmen konkret dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran dan kebijakan afirmatif bagi daerah tertinggal di Sumsel, khususnya dalam upaya menghadirkan layanan kesehatan yang merata hingga pelosok.