Palembang,Figurnews.com,-
Fraksi Demokrat melalui Juru bicaranya H. Pomi Wijaya menyampaikan pandangan umum terkait penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran.
Untuk itu, Ia meminta agar Pemerintah Kota Palembang melalui camat dan lurah agar melakukan verifikasi ulang data penerima manfaat PKH.
Menurut Pomi, Selama ini penerima Bantuan Program PKH selalu itu-itu saja sedangkan yang bersangkutan perekonomiannya sudah membaik. Maka dari itu, sebaiknya setiap tiga bulan sekali didata ulang melalui RT dan RW.
Camat dan lurah merupakan kaki tangannya pemerintah kota Palembang maka mereka wajib memantau jika terdapat laporan masyarakat yang menerima manfaat PKH tidak tepat sasaran, Jika Laporan Masyarakat tidak ditindaklanjuti sebaiknya mundur dari jabatan.
“Camat dan lurah harus standby karena fungsi mereka pengawasan jadi kalau memang mereka tidak sanggup menjalankan tugas sebaiknya Mundur,”Tegas Pomi saat di wawancarai usai Paripurna, Selasa (19/09/2023).
Jadi data yang baru, Lanjut Pomi seharusnya disampaikan juga ke Komisi lV agar penerima PKH ini tepat sasaran. Selama ini, Komisi lV selaku mitra Dinas Sosial tidak diberitahukan data-data yang terbaru mengenai siapa saja penerima PKH.
Baca Juga : Serahkan Piala ke Pemenang Turnament Volley, Cik Ujang Kembali Sampaikan Partai Demokrat sudah Move on
“Seharusnya pihak kecamatan dan kelurahan begitu menerima data siapa saja yang menerima Program tersebut dilaporkan ke Dinas terkait dan ditembuskan ke kita Komisi lV agar bisa kami kroscek apakah ditindaklanjuti oleh Dinas atau tidak, biar tidak ada Mis komunikasi. Kalau data tersebut di ketahui oleh Dewan maka kami bisa mensinergikan antara Dinas dan kecamatan,”papar Pomi
“Kemaren kita sudah rapat agar didata kembali apakah yang menerima selama ini masih layak atau tidak, Setiap kami turun ke Dapil itu RT selalu menyampaikan misalnya si A dulu memang dia susah tapi sekarang si A Perekonomiannya sudah membaik, itulah gunanya dilakukan pendataan kembali,”jelasnya Pomi
Sementara Ketua Komisi IV Duta Wijaya menambahkan bahwa pihaknya mencurigai ada permainan dibalik Program PKH tersebut karena sebagian mereka menerima manfaat tapi tidak ditemukan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) artinya si penerima manfaat tanpa melalui sistem.
Baca juga : Diminta Bayar 250 Ribu Biaya Buat KTP, Warga Keluhkan ke Duta Wijaya Sakti Saat Reses
“Seharusnya yang menerima Program PKH ini berdasarkan DTKS, nah Selama ini DTKS tidak pernah dijadikan acuan dengan data tersebut, Tapi berdasarkan data dari oknum Caleg yang punya kepentingan,”Ujar Duta Fraksi PDIP
Sebenarnya, Kata Duta, Peran lurah maupun Camat benar tapi yang menginfut data pendamping PKH.Seharusnya mereka monitoring jika ada warganya yang sudah masuk DTKS tapi tidak menerima manfaat mereka bertindak tegas agar PKH ini tepat Sasaran.
“DTKS itu ada yang berhak tapi dilewatkan jadi pendamping PKH itu bertanggungjawab, seharusnya camat turun kelapangan cek warganya ditindaklanjuti laporannya jangan hanya berdiam diri,”tandasnya
