Palembang, Figurnews,– Mandeknya penambahan jaringan gas rumah tangga (jargas) sejak tahun 2022 menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan (Dapil) IV masa persidangan II tahun 2026. DPRD menekan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk segera mengambil langkah konkret mempercepat pemerataan jargas di wilayah tersebut.
Reses yang berlangsung selama tiga hari, 23 hingga 25 April 2026, mencakup Kecamatan Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang. Kegiatan ini dipimpin Ketua Ruspanda Karibulah dari Fraksi PAN, didampingi Sekretaris Pebi Anggi Pratama dari Fraksi Golkar, serta anggota Zulfikar Muharami (Golkar), Diana (NasDem), Duta Wijaya Sakti (PDI Perjuangan), Patra Wibowo (Gerindra), Agung Bahari (PKS), Syintia Rahutami (Demokrat), dan Harya Pratistha Endhi Putra (PKB).
Pada hari pertama, Kamis (23/4/2026), DPRD menggelar tatap muka bersama perwakilan Indogrosir, Indomaret, Superindo, Bulog, serta Koperasi Merah Putih se-Dapil IV. Pertemuan ini membahas stabilitas distribusi bahan pokok di tengah fluktuasi harga energi.
Memasuki hari kedua, Jumat (24/4/2026), agenda berfokus pada persoalan jargas di Kecamatan Kalidoni. DPRD berdialog dengan perwakilan kelurahan yang belum teraliri jaringan gas alam. Dalam pertemuan ini terungkap bahwa sejak 2022 tidak ada penambahan signifikan jaringan jargas di Dapil IV.
Ketua Reses Dapil IV, Ruspanda Karibulah, menegaskan pentingnya percepatan program jargas mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak.
“Hari ini kami fokus pada persoalan jargas. Kami ingin ada langkah konkret dari Pemkot,” ujar Ruspanda.
Ia menjelaskan, pihaknya ingin mengetahui jumlah warga yang telah menikmati jargas serta kendala teknis bagi masyarakat yang belum terlayani.
“Kami ingin tahu berapa banyak warga yang sudah menggunakan jargas dan bagaimana teknisnya bagi yang belum. Karena wilayah kami ini kawasan urban, mayoritas rumah sudah permanen,” jelasnya.
Menurutnya, secara persyaratan, banyak rumah warga sebenarnya sudah layak untuk pemasangan jargas. Namun realisasi di lapangan masih belum optimal.
“Syarat utama rumah sudah layak dan tersedia jaringan gas. Tapi penambahan terakhir itu tahun 2022. Setelah itu ada, namun tidak signifikan,” katanya.
Ruspanda juga menyoroti dampak langsung terhadap masyarakat, terutama terkait ketidakpastian harga energi.
“Minyak tanah sudah tidak ada lagi, sementara harga gas LPG fluktuatif. Kami ingin ekonomi masyarakat, khususnya di Dapil IV, lebih terjamin untuk kebutuhan memasak,” ujarnya.
Data yang dihimpun dalam reses menunjukkan, dari total wilayah di Dapil IV, baru lima kelurahan yang telah teraliri jargas, sementara tujuh kelurahan lainnya belum tersentuh.
“Ini menjadi perhatian serius kami. Ketimpangan ini harus segera diatasi,” tegasnya.
Terkait penyebab mandeknya pengembangan jargas, ia menyebut faktor anggaran sebagai kendala utama. Meski demikian, ia melihat peluang percepatan melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Terobosan ini memang butuh anggaran. Sebelumnya BUMD PT SP2J belum memiliki kekuatan. Namun sekarang sudah menjadi perseroan terbatas, sehingga diharapkan mampu melakukan lompatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Ruspanda.
Ia berharap, pada masa kepemimpinan Pemkot yang kini memasuki tahun kedua, program jargas dapat menjadi prioritas utama pembangunan.
“Kami berharap di tahun kedua dan ketiga ini, jargas benar-benar menjadi fokus. Karena ini kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.
Pada hari ketiga, Sabtu (25/4/2026), DPRD melanjutkan agenda dengan meninjau kolam retensi di Kecamatan Sako guna memastikan fungsi infrastruktur pengendali banjir berjalan optimal.
Melalui reses ini, DPRD Kota Palembang menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan jargas sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dapil IV.
