PALEMBANG, Figurnews,– Pemerintah Kota Palembang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun bagi Walikota Palembang H Ratu Dewa, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan amanah besar yang harus diwujudkan melalui pelayanan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan, Rio Tirta, kepada Pemerintah Kota Palembang, Selasa (09/06/2026), di Kantor BPK Perwakilan Sumsel.
Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa menegaskan bahwa opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, bersih, dan akuntabel.
“Opini WTP ini menjadi motivasi dan kekuatan kita bersama. Ke depan, tata kelola keuangan ini harus semakin baik lagi sehingga bersih dan akuntabel di dalam implementasinya,” ujar Dewa.
Ia menilai pengelolaan anggaran daerah tidak hanya berbicara soal angka dan laporan keuangan, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat yang menerima manfaat dari setiap program pemerintah.
Menurutnya, anggaran pendidikan merupakan harapan bagi anak-anak untuk memperoleh akses pendidikan yang layak, sementara anggaran kesehatan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
Karena itu, kata Dewa, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran maupun raihan opini WTP. Dampak nyata yang dirasakan masyarakat menjadi ukuran utama keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
“Kepercayaan publik hanya bisa dibangun lewat integritas dan akuntabilitas yang nyata. Setiap rupiah anggaran harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” tegasnya.
Dewa juga memastikan berbagai rekomendasi yang diberikan BPK selama proses pemeriksaan, mulai dari tahap interim hingga pemeriksaan terperinci, akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Rio Tirta menjelaskan bahwa opini WTP merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Meski demikian, Rio mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlena dengan capaian tersebut. Menurutnya, proses pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme yang ketat dan penuh tanggung jawab karena menyangkut kredibilitas lembaga pemeriksa maupun pemerintah daerah.
“Pemeriksaan ini adalah hal yang biasa dan membutuhkan panduan ketat yang harus diikuti. Ada pertaruhan kredibilitas sebelum opini disampaikan,” kata Rio.
Selain Kota Palembang, sejumlah daerah lain di Sumatra Selatan juga berhasil meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, di antaranya Kabupaten Lahat, Banyuasin, dan Ogan Ilir.
Raihan WTP ini menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Palembang untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
