PALEMBANG, Figurnews,– Pemerintah Kota Palembang mulai menjajaki kerja sama internasional dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia guna memperkuat upaya pengendalian banjir dan penanganan genangan air di Kota Palembang.
Langkah tersebut dibahas langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, saat mengikuti zoom meeting bersama Senior Climate Affairs and Water Management Officer Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia, Nur An-Nisa Milyana, di Ruang Vidcon Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (07/05/2026).
Dalam pertemuan itu, Ratu Dewa didampingi Asisten III Setda Kota Palembang Akhmad Bastari serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Nur An-Nisa Milyana atau Asa menyampaikan bahwa Pemerintah Belanda memiliki perhatian besar terhadap persoalan pengelolaan air, mulai dari pengendalian banjir hingga pengelolaan air minum. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Belanda telah menjalin kerja sama serupa dengan Pemerintah Kota Semarang.
“Belanda memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan air dan pengendalian banjir. Kami melihat ada peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama Pemerintah Kota Palembang,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, jajaran Pemkot Palembang memaparkan sejumlah faktor utama penyebab banjir di kota tersebut. Persoalan yang disoroti meliputi kapasitas drainase yang terbatas, tingginya intensitas curah hujan, pengaruh pasang surut sungai, hingga perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke saluran air.
Pemkot Palembang berharap kerja sama dengan Pemerintah Belanda nantinya tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta peluang dukungan pendanaan untuk penanganan banjir.
Wali Kota Ratu Dewa menyambut positif peluang kolaborasi tersebut dan menekankan pentingnya tindak lanjut konkret agar pembahasan tidak berhenti pada tahap wacana.
“Terima kasih atas masukan dari Pemerintah Belanda dan Kementerian PUPR. Kami berharap ada percepatan dan tindak lanjut nyata dari pertemuan hari ini,” kata Ratu Dewa.
Ia juga meminta seluruh OPD terkait, mulai dari Bappeda, Dinas PUPR, DLH, Inspektorat, Bagian Hukum dan Kerja Sama, hingga PDAM untuk segera menyiapkan langkah konkret dalam penanganan banjir secara terpadu.
“Penanggulangan banjir ini harus terintegrasi dengan seluruh stakeholder terkait. Karena itu saya minta ada progres nyata dan segera dieksekusi,” tegasnya.
