Palembang, Figurnews,— Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kota Palembang, Senin (6/4/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Palembang, serta perwakilan fraksi di antaranya NasDem, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, PAN, dan PKB.
Dalam penyampaiannya, Ratu Dewa menegaskan bahwa seluruh jawaban yang disampaikan dirancang secara terukur dan tidak normatif. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas capaian dan langkah konkret yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Palembang.
“Jawaban ini sengaja disusun dengan ukuran-ukuran yang jelas. Saya tidak ingin normatif, masyarakat harus tahu apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan,” tegasnya.
Fokus Infrastruktur dan Penanganan Banjir
Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian utama adalah persoalan banjir dan genangan air di sejumlah titik di Kota Palembang. Ratu Dewa menyebut telah meninjau langsung kondisi di lapangan, termasuk delapan titik banjir dengan kondisi terparah di kawasan Kasnariansyah dan Sekip Bendung.
Pemkot Palembang, lanjutnya, akan segera melakukan langkah konkret seperti pelebaran drainase dan pengerukan sedimentasi. Selain itu, proyek kolam retensi di kawasan Simpang Polda juga akan dioptimalkan melalui relokasi kantor DPM-PTSP.
“Jika suplai air lancar dan pompanisasi berjalan optimal, insyaallah persoalan genangan di wilayah IT I, IT III, dan Kemuning bisa diselesaikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan telah menjadwalkan rapat khusus untuk membahas penanganan banjir secara komprehensif, termasuk pemetaan penyebab seperti bangunan di sempadan sungai dan drainase yang tidak optimal.
Optimalisasi PAD Berbasis Data dan Digitalisasi
Di sektor keuangan daerah, Pemerintah Kota Palembang terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi terintegrasi. Salah satunya dengan mengoptimalkan pajak daerah, termasuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Sebanyak 1,3 juta kendaraan menjadi sasaran pendataan dan validasi guna memetakan potensi pajak sekaligus menekan kebocoran.
Langkah lain yang dilakukan meliputi:
- Pemutakhiran data wajib pajak berbasis sistem informasi geografis (GIS)
- Pengawasan alat e-tax dan uji petik transaksi
- Digitalisasi layanan perpajakan
- Penegakan kepatuhan melalui razia gabungan dan pemasangan stiker peringatan
Dalam upaya meningkatkan kepatuhan, Pemkot juga melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk memperkuat pengawasan dan penagihan pajak.
Respons DPRD: Prioritas pada Kebutuhan Masyarakat
Pimpinan sidang M. Hidayat menyampaikan bahwa berbagai masukan fraksi telah menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat, terutama terkait banjir dan penerangan jalan.
“Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti banjir dan lampu jalan itu yang harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan eksekusi anggaran oleh organisasi perangkat daerah, terutama setelah sejumlah jabatan kepala dinas telah definitif sehingga diharapkan kinerja lebih maksimal.
Komitmen Pembangunan Transparan dan Akuntabel
Menutup penyampaiannya, Ratu Dewa menegaskan bahwa seluruh langkah yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan seluruh potensi daerah secara transparan dan akuntabel, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang,” pungkasnya.
