Padang,(Sumbar) figurnews.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Sumatera Barat menyikapi polemik yang mencuat pasca unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM UNAND) yang mengkritik presiden dan memicu beragam reaksi dari berbagai pihak.
Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri Lafendra, menyayangkan munculnya narasi kecaman yang justru mengarah pada serangan terhadap sesama mahasiswa. Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak seharusnya diposisikan sebagai sesuatu yang keliru, terutama jika lahir dari keresahan masyarakat.
“Gerakan sipil adalah bagian dari kontrol sosial (social control). Ia hadir sebagai suara masyarakat, bukan untuk membela tampuk kekuasaan,” ujarnya.
Fikri menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam gerakan mahasiswa merupakan hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik terbuka di ruang publik. Ia menilai mahasiswa harus tetap menjaga solidaritas dengan berpegang pada garis kaderisasi serta ideologi masing-masing organisasi.
Sementara itu, Sekretaris DPD GMNI Sumbar, Dio Pratama, menyoroti kecenderungan sebagian kelompok mahasiswa yang dinilai justru berdiri di sisi kekuasaan demi kepentingan tertentu. Menurutnya, fenomena ini berpotensi merusak soliditas gerakan mahasiswa.
“Dalam praktiknya, organisasi justru digunakan sebagai alat untuk membela kepentingan pihak tertentu, bahkan rela ‘menjual’ independensi gerakan demi kedekatan dengan kekuasaan,” tegas Dio.
Dalam konteks kritik terhadap presiden, Bendahara DPD GMNI Sumbar, Mael Yunus, menekankan pentingnya membedakan antara jabatan publik dan pribadi. Ia menyebut kritik yang disampaikan mahasiswa ditujukan kepada presiden sebagai pejabat publik, bukan kepada individu secara personal seperti Prabowo Subianto.
“Perlu dibedakan antara jabatan publik dan pribadi. Kritik terhadap kebijakan atau kepemimpinan adalah bagian dari demokrasi,” jelasnya.
Terkait penggunaan istilah “pakak” yang menjadi sorotan dalam unggahan BEM KM UNAND, Mael menjelaskan bahwa dalam terminologi Minangkabau, kata tersebut berarti “tuli” atau tidak dapat mendengar. Dalam konteks kritik, istilah ini dimaknai sebagai kiasan terhadap pemimpin yang dianggap tidak mendengar aspirasi masyarakat.
“Makna ‘pakak’ itu lebih kepada analogi. Artinya, ada anggapan bahwa pemimpin tidak mendengar suara rakyat. Ini masih berada dalam koridor kritik,” tambahnya.
DPD GMNI Sumbar menegaskan bahwa dinamika gerakan mahasiswa harus tetap berada dalam koridor intelektual dan etika. Mereka berharap organisasi mahasiswa tidak terjebak dalam polemik saling menyalahkan, melainkan tetap fokus menjalankan peran sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, serta menjaga independensi dari berbagai kepentingan kekuasaan.
