PALEMBANG, Figurnews,– Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera Selatan yang digelar di Wyndham Opi Hotel Palembang, Selasa (24/92/2026).
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono, kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota TPID dan TP2DD se-Sumatera Selatan. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi sekaligus mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Secara umum, inflasi Sumatera Selatan masih berada dalam kondisi terkendali. Pada Januari 2026, inflasi tercatat sebesar 3,33 persen secara tahunan (year-on-year), masih dalam rentang sasaran nasional. Namun, periode Ramadan dan Idulfitri secara historis kerap memicu peningkatan harga, terutama dari kelompok pangan bergejolak serta potensi penyesuaian harga yang diatur pemerintah. Komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, ikan, tomat, emas perhiasan, dan tarif listrik menjadi perhatian utama. Selain itu, faktor cuaca dan gangguan distribusi juga berpotensi memengaruhi stabilitas harga.
Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pentingnya langkah cepat dan responsif dari seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi gejolak harga. Pengendalian inflasi, menurutnya, harus diperkuat melalui strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, melancarkan distribusi, serta memperkuat komunikasi. “Menjelang HBKN hampir selalu terjadi kenaikan harga. Kepala daerah harus rutin turun ke pasar dan segera mengambil langkah responsif,” tegasnya.
Ia juga menekankan peran aktif kepala daerah dalam menindaklanjuti arahan pengendalian inflasi, terutama di wilayah dengan tingkat inflasi relatif tinggi. Pengawasan langsung di lapangan dinilai penting untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi tekanan inflasi. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan koordinasi dengan BMKG untuk mengantisipasi dampak curah hujan terhadap produksi dan distribusi pangan, melakukan pemantauan langsung ke pasar, serta menyusun analisis komoditas berbasis data bersama Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan.
Selain fokus pada stabilitas harga, pertemuan ini juga membahas percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Kinerja transaksi non-tunai di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif, meskipun pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal digital masih perlu ditingkatkan. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) juga masih memiliki ruang akselerasi di sejumlah daerah. Digitalisasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut, kepala daerah didorong untuk mempercepat implementasi ETPD, mengoptimalkan kanal pembayaran digital seperti QRIS dan KKPD, serta memperkuat sinergi dengan perbankan daerah. Selain itu, pemantauan harga melalui inspeksi pasar, pelaksanaan operasi pasar, peningkatan produksi, serta penguatan cadangan pangan juga menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas harga.
Langkah terpadu antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia ini diharapkan mampu menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempercepat transformasi digital keuangan daerah, sehingga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat Sumatera Selatan tetap terjaga menjelang Idulfitri 2026.(*)
