Palembang,Figurnews,— Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif sepanjang 2025 atau pada Triwulan 3lll. Namun di saat yang sama, angka kemiskinan di Sumsel masih berada di atas rata-rata nasional, menandakan tantangan besar dalam pemerataan kesejahteraan.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 dan Diseminasi Kebijakan Bank Indonesia serta Kondisi Perekonomian Sumatera Selatan, yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (28/1/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel pada Triwulan III 2025 mencapai 5,10 persen, dengan inflasi terkendali di angka 2,1 persen melalui berbagai upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Kita ketahui dari sisi perkembangan ekonomi di Sumsel cukup baik. Inflasi terjaga di angka 2,1 persen melalui berbagai upaya TPID, dan beberapa rekomendasi akan menjadi rujukan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menekan angka kemiskinan,” ujar Edward.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah terus menggerakkan berbagai program yang disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan, serta bersinergi dengan program Pemerintah Pusat.
“Dari sisi struktur ekonomi, sektor pertanian masih menjadi penopang utama pertumbuhan di Sumatera Selatan, dengan dorongan hilirisasi dan penguatan komoditas unggulan seperti kopi dan kelapa.”ucapnya
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menyebut bahwa Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Selama tahun 2025, alhamdulillah inflasi terjaga. Kalau bicara kemiskinan memang membaik, tapi tetap masih di sekitar 10,15 persen dan berada di atas angka nasional 9,05 persen,” kata Bambang.
Ia menjelaskan bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan hingga berada di single digit, diperlukan upaya ekstra dan sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, dan sektor perbankan.
Selain itu, percepatan hilirisasi industri, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta optimalisasi komoditas unggulan daerah menjadi bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.
“Pak Gubernur menyampaikan agar angka kemiskinan bisa berada di single digit. Perlu sinergi berbagai program supaya masyarakat berpendapatan rendah bisa keluar dari garis kemiskinan, baik melalui bantuan sosial maupun pengembangan perekonomian rakyat,” ujar Bambang.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru, seperti ekonomi keuangan syariah, pariwisata, ekonomi hijau, serta penguatan ketahanan pangan melalui program berbasis pesantren.
“Mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti ekonomi syariah, pariwisata, ekonomi hijau, serta menjaga ketahanan pangan melalui program seperti Goes to Pesantren, agar pesantren bisa mendukung ketersediaan pasokan dan menjadi peluang bagi perekonomian pesantren,” pungkasnya.
