Padang,(Sumbar) figurnews.com – Menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Sumbar yang dijadwalkan berlangsung Senin (29/9/2025) di Aula Kantor Gubernur, Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon ketua umum KONI Sumbar menjadi sorotan. TPP diduga melabrak aturan yang mereka buat sendiri dengan meloloskan dua calon, Tommy Irawan Sandra dan Hamdanus, meskipun terdapat indikasi kuat adanya surat dukungan ganda.
Dalam aturan tertulis, surat dukungan dari KONI kabupaten/kota maupun Pengprov Cabor yang ganda otomatis dinyatakan tidak sah. Namun realitasnya, kedua calon tetap diperbolehkan maju dengan mengantongi dukungan yang jumlahnya melebihi batas logis pemilik suara. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar tentang integritas penyelenggaraan Musorprovlub.
Tommy Irawan Sandra, yang mendaftar lebih dahulu pada Minggu (28/9/2025) sekitar pukul 15.20 WIB, mengklaim telah mengantongi dukungan dari 11 KONI daerah dan 25 cabang olahraga. Blanko dukungan yang ia gunakan merupakan formulir resmi yang dikeluarkan TPP pada saat Rakorsi.
Sementara itu, Hamdanus yang mendaftar menjelang penutupan, juga menyodorkan dukungan 8 KONI daerah serta 44 cabang olahraga. Jika dijumlah, klaim dukungan dari kedua kandidat itu mencapai 19 KONI kabupaten/kota, padahal pemilik suara resmi hanya 15 KONI. Fenomena ini memperkuat dugaan adanya surat dukungan ganda yang digunakan dalam proses pendaftaran.
Lebih lanjut, informasi yang berkembang menyebutkan ada dua jenis surat dukungan yang beredar. Surat asli berasal dari TPP dengan tanda khusus, sementara surat lain terindikasi palsu karena sudah keluar jauh sebelum blanko resmi diedarkan. Kondisi inilah yang memunculkan kecurigaan publik bahwa ada permainan dalam proses penyaluran dukungan.
Polemik tidak berhenti di situ. Lima surat dukungan dari Cabor yang mengalir ke Tommy Irawan dinyatakan tidak sah oleh TPP hanya karena ditandatangani sekretaris. Padahal, dalam regulasi, sekretaris diperbolehkan menandatangani surat dukungan jika memiliki mandat resmi dari ketua. Bahkan, kubu Tommy turut melampirkan surat maupun pesan elektronik sebagai bukti izin dari ketua Cabor bersangkutan.
Ketidakjelasan sikap TPP memicu gelombang kritik. Esneti, tokoh olahraga perempuan Sumbar, angkat bicara dengan memberikan peringatan keras agar TPP menjalankan tugasnya secara independen. Ia menegaskan bahwa netralitas adalah kunci menjaga marwah KONI Sumbar.
“Saya berharap TPP benar-benar menjalankan amanah, tidak boleh ada tekanan dari pihak mana pun. Proses ini harus steril, transparan, dan profesional. Jangan bikin gaduh. Ketua dan anggota TPP harus netral, ini amanah yang harus dijaga,” tegas Esneti, Minggu (28/9/2025).
Menurut Esneti, dukungan 11 KONI kabupaten/kota yang sudah dikunci oleh Tommy sebetulnya cukup untuk mengantarkannya menang secara aklamasi. Dengan hanya tersisa empat suara lagi, peluang kandidat lain secara matematis sudah tertutup. Ia menyebut dukungan itu sah karena menggunakan blanko resmi yang diberikan TPP hanya sekali kepada setiap pemilik suara.
Esneti juga mengingatkan bahwa keberhasilan Musorprovlub kali ini akan sangat menentukan arah pembinaan olahraga Sumbar ke depan. Jika TPP gagal menjaga integritas, kepercayaan publik terhadap KONI akan runtuh. “Jangan sampai kepentingan segelintir orang merusak masa depan olahraga Sumbar,” pungkasnya.
Pernyataan Esneti berbanding terbalik dengan penegasan Ketua TPP, Purwadi Arianto. Pada saat menerima formulir bakal calon ketua umum KONI Sumbar, Sabtu (28/9/2025), Purwadi menegaskan bahwa surat dukungan ganda otomatis batal. “Sudah diatur dalam tata tertib, jika ada dukungan ganda, dua-duanya mati. Itu sudah dibahas pada Rakorsi,” ujarnya.
Namun, fakta di lapangan tidak sesuai dengan ucapan Purwadi. Surat dukungan ganda justru disahkan dan dijadikan dasar meloloskan dua kandidat. Hal ini memicu kekecewaan di kubu Tommy Irawan, yang menilai TPP inkonsisten dan merugikan pihaknya.
Akibat kondisi tersebut, tim Tommy Irawan berencana melayangkan tuntutan resmi terkait pengesahan dukungan ganda. Mereka menilai TPP harus bertanggung jawab atas ketidakjelasan aturan yang berpotensi menimbulkan konflik lebih besar di tubuh KONI Sumbar.
Kini publik menanti sikap tegas dari TPP, apakah akan memperbaiki mekanisme sesuai aturan atau tetap membiarkan kegaduhan berlangsung. Musorprovlub KONI Sumbar 2025 pun diprediksi berlangsung panas, dengan pertaruhan besar bukan hanya soal kursi ketua umum, tetapi juga masa depan olahraga di Ranah Minang.
