Palembang,Figurnews.com, – Setelah bertahun-tahun terbelit persoalan administrasi, permasalahan aset lahan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang (SMH) akhirnya menemui titik terang. Kesepakatan bersejarah itu ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, dan Komandan Lanud SMH, Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba, S.Sos., MS., di Griya Agung, Rabu (13/8/2025).
Gubernur Herman Deru menyebut penandatanganan ini sebagai penyelesaian satu “sumbatan masalah” yang selama ini menghambat berbagai program strategis daerah. Dengan kepastian hukum, Pemprov kini memiliki keleluasaan penuh untuk menggarap proyek-prioritas, mulai dari sektor pendidikan, keagamaan, hingga fasilitas umum.
“Ini bukan hanya masalah Pemprov, tapi masalah administrasi yang kini mulai terurai. Khususnya dengan TNI Angkatan Udara, akselerasi mengenai sistem administrasi aset ini sudah terpenuhi dalam satu tahapan,” ujarnya.
Herman Deru menegaskan, proyek yang paling terdampak langsung adalah pengembangan Asrama Haji yang sempat tertunda. Ia meminta jajaran birokrasi untuk tidak membiarkan dokumen kesepakatan ini berhenti di atas kertas.
“Saya minta untuk disegerakan. Jangan sampai tertunda karena administrasi kita juga menjadi tidak benar,” tegasnya.
Untuk memastikan eksekusi berjalan sesuai rencana, Herman Deru memerintahkan Sekretaris Daerah segera menindaklanjuti, sementara Wakil Gubernur diberi mandat khusus memantau pelaksanaan di lapangan.
Sementara itu, Danlanud SMH Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba menyambut positif kesepakatan ini. Menurutnya, kejelasan status aset akan menguntungkan kedua belah pihak sekaligus membuka ruang sinergi yang lebih luas.
“Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi Pemprov, tetapi juga bagi TNI AU, dalam upaya penataan dan pemanfaatan aset secara optimal,” ungkapnya.
Aset yang termasuk dalam kesepakatan tersebut meliputi Asrama Haji, Kantor BPBD Sumsel, serta rumah eks Dinas Perhubungan yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan anggota TNI AU. Dengan status yang kini jelas, Pemprov dan TNI AU optimistis percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Sumsel dapat segera terwujud.
