Pasaman Barat, FigurNews.com — Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat Yulianto menegaskan kepada jajarannya agar melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran karena kondisi keuangan kurang memadai.
“Sejumlah kegiatan yang dianggap tidak penting dilakukan tidak dianggarkan. Juga kegiatan lainnya dihilangkan dalam rangka efisiensi,” katanya di Simpang Empat, Senin.
Menurutnya dengan kondisi keuangan saat ini, jajarannya harus bisa melakukan penghematan agar Anggaran Pendapatan Balanja Daerah (APBD) tidak terbebani.
“Kami saat ini berupaya keras hutang belanja pada 2024 dapat dibayarkan kepada pihak ketiga secara bertahap. Tentunya jika anggarannya. sudah ada,” tegasnya.
Selain efisiensi dan penghematan, pihaknya juga sedang melakukan sejumlah upaya koordinasi ke pemerintah provinsi dan pusat agar bisa memberikan anggaran untuk menjalankan program visi misi yang telah ditetapkan.
Selain itu juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak sehingga kas daerah bisa kembali sehat
“Artinya, jika pendapatan meningkat maka hutang belanja tahun sebelumnya bisa dibayarkan. Juga kegiatan bisa dilaksanakan dengan cepat,” katanya.
Meskipun demikian, kata dia, sejumlah kegiatan pelayanan terus diupayakan tidak terganggu. Sejumlah kegiatan peningkatan pelayanan telah dimulai.
Diantaranya pengobatan gratis di puskesmas dan mendekatkan pelayanan dokter di nagari (desa) telah dimulai seperti di Puskesmas Simpang Empat. Juga menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjalankan program di bidang kesehatan.
Pejabat Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail didampingi Pelaksana tugas Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Pasaman Barat Zulfi Agus menjelaskan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per 31 Desember 2024 hutang belanja berjumlah 89,4 miliar.
Kemudian kondisi keuangan awal Tahun 2025 angka defisit mencapai Rp71 miliar. Setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik pada 25 Maret 2025 dilakukanlah efisiensi dan penghematan sehingga defisit turun menjadi Rp45 miliar.
“Perlu diketahui saldo kas daerah per 31 Desember 2024 hanya Rp400 juta. Sedangkan hutang belanja mencapai Rp89,4 miliar,” katanya.
Dengan kondisi keuangan seperti itu, penghematan harus dilakukan selain meningkatkan pendapatan.
Apalagi mekanisme transfer dana alokasi umum (DAU) bebas dari pusat ke pemerintah daerah dilakukan per bulan. Artinya dengan kondisi itu maka jajaran Pemkab harus berhemat setiap bulan.
Adapun penghematan atau efisiensi yang dilakukan diantaranya pemotongan belanja barang dan jasa, alat tulis kantor (ATK), kegiatan pemeliharaan barang dan jasa dihilangkan, biaya makan minum di kurangi serta tambahan penghasilan pegawai (TPP) dikurangi serta honor-honor kegiatan dihilangkan.
“Mengenai hutang belanja pihaknya belum bisa memastikan kapan akan dibayarkan. Tentu tergantung kondisi keuangan. Yang jelas jika anggaran sudah ada maka akan dibayarkan secara bertahap,” tegasnya.
Dia menambahkan dengan kondisi keuangan saat ini, honor tenaga harian lepas (THL) hanya tersedia 50 persen atau sebanyak Rp13 miliar. Artinya hanya bisa dibayarkan sampai bulan Juni.
“Sedangkan TPP hanya bisa dianggarkan selama 10 bulan,” katanya.
Dia menegaskan pihaknya akan terus berupaya mencari sumber-sumber pendapatan sehingga semua permasalahan dapat diatasi secara bertahap.
‘Kepada semua pihak diharapkan dapat bersabar menyikapi kondisi keuangan saat ini,” katanya.(*)
