Lebak, Figurnews.com – Kepala Desa (Kades) Wanasari, Agus Sumardi, kembali menjadi sorotan publik setelah diduga meneror seorang wartawan yang memberitakan dugaan masalah pengelolaan Dana Desa di desanya. Kasus ini semakin memperkuat kecurigaan warga terhadap potensi penyalahgunaan anggaran yang dilakukan Agus Sumardi.
Polemik ini bermula dari pembangunan bendungan irigasi di Kampung Cihaneut, proyek tahun anggaran 2024 senilai Rp 60.128.100. Pelaksanaan proyek dilakukan menggunakan dana talangan pribadi seorang warga bernama Atay, karena dana desa diklaim belum cair. Meskipun sisa pembayaran kepada Atay telah dilunasi, sejumlah warga mencurigai adanya penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi oleh Agus Sumardi.
“Meski proyek selesai dan pembayaran dilunasi, kami menduga masih ada pengelolaan anggaran desa yang tidak transparan dan harus diaudit,” ujar seorang warga.
Teror terhadap Wartawan
Aksi teror Agus Sumardi terhadap wartawan terjadi melalui pesan WhatsApp. Dalam pesannya, Agus menulis, “Nomor Anda sudah saya sebar ke semua mitra saya. Semua mitra saya pengen tahu Anda itu siapa, karena Anda sudah bikin pemberitaan tanpa investigasi di lapangan.” Ia juga mengklaim memiliki dukungan dari tokoh politik besar untuk menyikapi pemberitaan tersebut.
Tindakan Agus ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi pers, yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers.
Warga Minta Inspektorat dan Kejari Turun Tangan
Selain menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran, warga mendesak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak untuk segera melakukan audit terhadap seluruh pengelolaan dana desa Wanasari.
“Tidak cukup dengan menyelesaikan pembayaran kepada Atay. Kami ingin ada transparansi penuh, termasuk audit terhadap semua program desa yang menggunakan dana desa,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Masyarakat juga meminta Camat Cibeber dan Bupati Lebak untuk segera mengevaluasi kinerja Agus Sumardi. “Kepemimpinan yang tidak transparan hanya akan merugikan masyarakat. Kami mendesak agar ada langkah konkret untuk memperbaiki situasi ini,” tambah seorang warga.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, dengan harapan agar tindakan tegas dapat diambil terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.
