Palembang,-Figurnews.com,–
Sesuai dengan rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan September 2023 mengalami inflasi sebesar 0,37% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar -0,04% (mtm).
Tiga komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah komoditas beras, daging ayam ras, dan cabai merah dengan andil masing-masing sebesar 0,488%; 0,016%; dan 0,013% (mtm).
Fenomena El Nino yang terus berkembang di Indonesia menyebabkan terjadinya kekeringan lahan yang berdampak pada tingginya biaya produksi dan berkurangnya luas lahan produksi padi di beberapa wilayah.
Sejalan dengan itu, musim kemarau panjang juga mengakibatkan banyaknya tanaman cabai yang mengalami gagal panen sehingga mendorong kenaikan harga jual di masyarakat.
Di sisi lain, adanya kenaikan harga pakan yang didorong oleh harga jagung tingkat peternak yang berada di atas harga eceran tertinggi (HET) menyebabkan tingginya harga komoditas daging ayam ras.
Selain dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, inflasi Sumatera Selatan pada September 2023 juga turut didorong oleh komoditas bensin (andil 0,034%; mtm) dan rokok kretek filter (andil 0,016%; mtm).
Adanya Keputusan Menteri ESDM tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar menyebabkan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per 1 September 2023 lalu.
Sementara kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh dampak lanjutan kebijakan kenaikan harga cukai rokok yang ditetapkan pemerintah di awal tahun.
Inflasi Sumatera Selatan yang terjaga di tengah gempuran kenaikan harga beberapa komoditas pada 1 September 2023 tidak terlepas dari usaha koordinatif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel melalui strategi 4K; Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Dalam konteks ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, dilakukan sidak khususnya untuk komoditas beras di beberapa pasar tradisional.
Optimalisasi pemantauan harga juga dilakukan melalui bimbingan teknis enumerator panel harga pangan Provinsi Sumatera Selatan, guna mendapatkan indikator yang reliable terkait perkembangan harga komoditas.
Selain itu, untuk memastikan kelancaran distribusi, dilakukan perluasan kerja sama antar daerah (KAD) dengan daerah sentra.
Dalam hal ini, telah dilakukan penandatanganan MoU KAD dengan Pemkab Nganjuk pada kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) yang diselenggarakan oleh Kemendagri.
Selanjutnya, komunikasi yang efektif dilakukan diantaranya melalui kegiatan rapat koordinasi rutin dan melakukan publikasi kegiatan pengendalian inflasi diantaranya publikasi jadwal pasar murah dan himbauan belanja bijak kepada masyarakat melalui media massa, media sosial, maupun media elektronik.(*)
