Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Raperda RTRW 2023-2043
 |
| Rapat Paripurna ke-2 MP 1 kiri ke kanan Sekda Palembang Ratu Dewa, Wakil 1 DPRD kota Palembang Adzanu Getar Nusantara, Wakil ll M. Indra Yusuf Kusuma, wakil lll Dauli. |
Rapat paripurna ke- II DPRD Kota Palembang masa persidangan I tentang pemandangan umum Fraksi-fraksi Partai di DPRD Kota Palembang terhadap Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2043. Bertempat di Gedung DPRD Kota Palembang,Kamis (02/03/2023)
Rapat tersebut di pimpin oleh Wakil ketua DPRD kota Palembang Adzanu Getar Nusantara SH MH. Dihadiri oleh Sekda Kota Palembang Ratu Dewa, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin SH, Wakil Ketua DPRD Yusuf Indra dan 28 Anggota Dewan.
 |
| Rapat Paripurna ke-2 MP 1 dihadiri ketua DPRD kota Palembang Zainal Abidin (nomor dua dari kiri ke kanan) |
- Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh H Ilyas Hasbullah
DPRD kota Palembang terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang Rencana tata ruang wilayah kota Palembang tahun 2023-2043.Dengan rencana rancangan peraturan wilayah kota Palembang tahun 2023-2043.
Pertama rencana tata ruang wilayah adalah rancangan gambaran wajah kota Palembang tahun 2023 -2043. Hal ini harus berpedoman dengan substansi yang telah disahkan oleh Agraria dan tata ruang Badan pertanahan Nasional.
Tentu yang akan dilakukan ke depan adalah melanjutkan rencana tata ruang wilayah yang sudah berjalan sebelumnya. Mengingat pentingnya ini diperlukan kajian mendalam yang basis penelitian. Mengenai apa yang akan dikerjakan nanti memiliki pedoman kerja. Rencana dan struktur kerja yang berkesinambungan.
Dua rencana tata ruang wilayah kota Palembang tahun 2023- 2043 tersebut perlu mempertimbangkan pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna. Harus juga secara seimbang dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertanahan serta keamanan yang ketiga dalam pelaksanaan perencanaan wilayah.
"Sebelumnya kami menyoroti masih adanya kelemahan pengawasan dalam perizinan. Pembuatan dulu seperti pembelian izin memberikan bangunan. Tidak memperhatikan sistem zonasi drainase dalam pelaksanaannya,"katanya
Terkait komunikasi adanya provider internet dan Telkom yang memasang tiang tanpa rencana sehingga ada yang dipasang di badan jalan dipakai rumah warga dan kabel yang tidak tertata hal itu sangat mengganggu kenyamanan wajah kota. Bahaya dalam perawatan benda ini nantinya perlu peningkatan pengawasan di segala hal yang menyangkut tata ruang wilayah.
Lalu disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian mengapresikan kinerja pemerintah kota Palembang. Telah mengembangkan kota Palembang sebagai kota terindah sungai berbasis pariwisata. Berhasil mengubah wajah sungai lampion menjadi ikon wisata baik kota Palembang.
 |
| Suasana Rapat Paripurna |
- Fraksi partai Gerindra yang dibacakan oleh juru bicaranya Raudhatul Jannah
Mengenai Raperda rencana tata ruang wilayah kota Palembang tahun 2023-2043. Kebijakan penataan ruang adalah bagian terpenting dari pengelolaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan lestari. Pembentukan raperda ini terdiri dari 15 bab 90 pasal tentu sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan penataan ruang wilayah kota Palembang.
Diketahui bersama, bahwa kota Palembang terletak lebih rendah dari permukaan air laut. Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia yang cepat pertumbuhan penduduk dan ekonominya. Maka secara umum fraksi Gerindra memandang bahwa memang raperda ini penting untuk dibentuk dengan mensinkronkan seluruh aspek lingkungan. Seperti sungai rawa daerah hijau sistem drainase yang terintegrasi pembatasan kawasan permukiman di sekitar aliran sungai.
Pembuatan wilayah digunakan untuk wilayah tanah tadah hujan pengembangan kota ramah lingkungan dan hemat energi. Serta fungsi-fungsi lain yang dapat memberikan nilai tambah dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat kota Palembang terhadap ini fraksi Gerindra yang menyampaikan beberapa hal yaitu sebagai berikut.
Pertama mohon penjelasan terhadap penataan ruang yang diklasifikasikan berdasarkan sistem fungsi utama kawasan wilayah kegiatan utama. Kawasan dan nilai strategis kawasan 2 fraksi Gerindra memandang bahwa kegiatan penataan ruang berkaitan dengan perencanaan dengan acuan dokumen yang dihasilkan. Dari kegiatan penataan ruang dan perencanaan pembangunan untuk proyeksi pembangunan di masa yang akan datang.
"Terhadap hal tersebut kami minta penjelasan sampai sejauh mana integrasi antara rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tiga dampak apa saja yang ditimbulkan dari perencanaan tata ruang kota mohon dijelaskan dengan ke-4 dengan cara apa agar bisa mengukur keberhasilan rencana tata ruang mohon penjelasan,"ucapnya
Bagaimana formulasi yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Palembang. Dalam melaksanakan atau mengimplementasikan raperda ini, Setelah ditetapkan menjadi Perda nantinya jika terdapat bangunan-bangunan yang diketahui menyalahi RT RW dalam hal penataan maupun peruntukannya.
 |
| Masing-masing Juru Bicara Fraksi menyampaikan Pandangan Umum |
“Perlu kami sampaikan yang memerlukan perhatian khusus dengan tindak lanjut yang sesuai yaitu sebagai berikut 1 mengenai kriminalisasi di kota Palembang. Dimana akhir-akhir ini banyak kasus yang diviralkan contohnya penganiayaan terhadap anak panti asuhan. Pencurian perampokan pembegalan dan tindakan kriminal lainnya, ” pungkasnya.
- Juru Bicara PAN Sobri Abdullah,
Setuju dibahas, Alasannya karena bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas industri serta perkembangan teknologi yang semakin maju, untuk itu Pemerintah Kota Palembang perlu adaptasi dengan perubahan-perubahan
Dalam catatan kami, Fraksi PAN menilai dalam menyusun tata ruang itu terkait fungsi harus disesuaikan dengan demografi dan kondisi geografis setempat sehingga Ke depan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang ini diharapkan Ramah terhadap investasi, Ramah terhadap lingkungan, Ramah terhadap teknologi.
Fraksi PAN akan melakukan upaya monitoring langsung ke lapangan, baik berasal dari laporan masyarakat atau pengawasan berkala bersama dinas Terkait.
1. Segera melakukan penangulangan genangan air yang terjadi di daerah sekip pangkal tepatnya jalan mayor salim batubara serta perbaikan drainase dan pengerukan sedimentasi didistrik sekip pangkal.
2. Fraksi PAN meminta Pemerintah Kota Palembang melalui dinas terkait agar segera menertibkan Pedagang kaki lima dan Parkir dari Simpang pasar 26 ilir menuju Rumah Susun serta mertibkan parkir di Sepanjang jalan Arah Merdeka dan taman fasilitas umum yang dipenuhi parkir dibadan jalan sehingga Kendaraan tidak bisa lalu lalang dengan Lancar.
 |
| Suasana Rapat Paripurna DPRD kota Palembang |
3. Melakukan perbaikan lampu taman Sekanak lambidaro, sebelah kanan kantor Walikota.
4. Segerah melakukan perbaikan jalan Sako Borang di wilayah Kecamatan Sako dan Kecamatan Semarang Borang.
- Fraksi PDI perjuangan yang disampaikan oleh juru bicaranya Duta Wijaya sakti SH.
Fraksi ini Minta Pemerintahan harus memperhatikan dan menghormati Perda, karena itu merupakan bagian dari sumber hukum.
Dengan memanfaatkan RTRW secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna berhasil guna berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berkeadilan atau memelihara ketahanan dan keamanan nasional.
- PKB juru yang disampaikan oleh juru bicaranya Harya Pratysha
Fraksi ini meminta harus tetap mempertahankan dan mengembalikan fungsi rawa konservasi yang ada. Mempertahankan lahan pertanian yang berkesinambungan dan memenuhi ruang terbuka hijau yang cukup.
 |
| Anggota DPRD kota Palembang |
- Fraksi Golkar yang disampaikan oleh juru bicara Feby Anggi Pratama
1. Fraksi ini meminta kepada pemerintah kota Palembang untuk tetap fokus terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kota Palembang disisa masa jabatan walikota dan wakil walikota Palembang periode tahun 2018-2023.
2.Faksi partai Golkar juga meminta kepada pemerintah kota Palembang melalui instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan lampu jalan, yang masih banyak mati.
3.Fraksi partai Golkar meminta kepada pemerintah kota Palembang melalui instansi terkait untuk terus memperbaiki jalan-jalan di kota Palembang
yang rusak.
4. Fraksi Golkar juga Meminta kepada pemerintah kota Palembang melalui instansi terkait untuk terus mengupayakan penanggulangan banjir, dengan perbaikan saluran yang berkala membongkar bangunan yang menutupi saluran dan membuat retensi di daerah rawan banjir.
 |
| Do'a Bersama |
5.Fraksi partai Golkar meminta kepada pemerintah kota Palembang untuk mengawasi penerimaan peserta didik baru tahun 2023 baik tingkat SD maupun SMP jangan sampai sekolah-sekolah mempersulit masyarakat dan adanya transaksional kepada orang tua didik.
6. Fraksi partai Golkar meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan kota Palembang, untuk tidak melakukan pengadaan buku paket pelajaran setiap tahunnya yang membebani dana BOS. Agar efisiensi dan efektif dalam penggunaan anggaran.
7. Fraksi Golkar juga Meminta kepada rumah sakit untuk meningkatkan pelayanannya profesional, dalam melayani.
- Fraksi PKS disampaikan oleh juru bicara Yulfa Cindosari.
Fraksi PKS meminta kepada Walikota untuk memberikan penjelasan dan keterangan tentang luas wilayah kota Palembang yaitu kurang lebih 35.250 hektar sebagaimana yang tercantum dalam rancangan peraturan daerah kota Palembang tahun 2023. Pasal 2 di mana jumlah tersebut atau luasan tersebut berbeda dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah
Tidak ada komentar