Jelang Musrenbang Kabupaten, Bappeda Sarolangun Gelar Forum Konsultasi Publik

 

Sarolangun (JAMBI), Figurnews.com - Menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Bappeda Kabupaten Sarolangun menggelar Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD tahun 2024 di ruang Pola Bappeda Sarolangun, Kamis (2/3/2023). Kegiatan ini merupakan rangkaian Musrenbang Kabupaten Sarolangun yang mana sebelumnya telah dilaksanakan Musrenbang dari tingkat desa dan kelurahan hingga Musrenbang tingkat kecamatan. 

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Henrizal, SPT, MM bersama Kepala Bappeda Sarolangun H .Muhammad dan dihadiri Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE,  Drs. Pahrul Rozi Fraksi Golkar DPRD Sarolangun, perwakilan Kejari Sarolangun, Waka Polres mewakili Kapolres Sarolangun, para Kepala OPD, para Camat, Ormas, OKP dan Undangan lainnya. 

"Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian perencanaan pembangunan yang diawali dari Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan, dilanjutkan di tingkat Kecamatan, Insya Allah pada 15 Maret mendatang akan kita laksanakan Musrenbang tingkat Kabupaten Sarolangun," kata H. Muhammad, kepala Bappeda Sarolangun.

Pada kegiatan ini sekaligus dilaksanakan sosialisasi perencanaan dan kebijakan pembangunan hingga e-budgetting dan e-planning. 

"Ini adalah rancangan awal yang pada prinsipnya punya kekurangan untuk disempurnakan. Semua kita akan berdialog dan berdiskusi dalam rancangan awal RKPD tahun 2024," ucap H. Muhammad seraya mengatakan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah mengacu atas dasar UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.  

Pj Bupati Sarolangun Henrizal dalam sambutannya sebelum membuka acara mengatakan bahwa Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi dan sumbangsaran dalam membangun daerah. 

Pj Henrizal dalam agenda tahunan ini kembali menekankan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah ini berpangkal dari data dan fakta , bagaimana kondisi riil yang ada di tengah masyarakat. 

"Mulai dari perencanaan, verifikasi dan sebagainya, semua berangkat dari data dan fakta. Kita semua tentu mengetahui data dan fakta, dengan mengetahui secara riil, semoga kita tidak keliru dalam perencanaan," kata Pj Bupati Henrizal. 

"Secara umum, desa-desa sudah saya datangi, melihat infrastruktur dan pelayanan serta sarana kesehatan dan sarana pendidikan, pada umumnya infrastruktur kita 70 persen memprihatinkan," ungkapnya. 

Terkait data dan fakta yang riil, Pj Bupati Henrizal meminta OPD dan Bappeda memberikan data lengkap sesuai fakta. 

"Saya minta kepada Bappeda lengkapkan data dengan dokumentasinya, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, setelah data lengkap, baru kita bicara perencanaan," ucap Pj Henrizal menambahkan. 

Henrizal juga menyoroti sarana dan fasilitas pegawai yang bertugas di kecamatan, Ia menyebut melihat langsung perumahan guru yang jauh dari kata layak, seperti di Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai. 

"Di Sungai Keradak, guru PNS sudah 4 tahun bertugas, tinggal di rumah papan seberan, sementara tugasnya begitu mulia, rumah tinggalnya jauh dari kata layak, hal seperti ini harus kita perhatikan kedepannya," jelas Pj Henrizal. 

Pj Henrizal juga menyebut SDM pegawai Pemkab Sarolangun belum dioptimalkan sesuai spesifikasi keahliannya, dan juga minimnya perhatian, misalnya, sangat minim pegawai yang PPNS sebagai penunjang jabatan tertentu. 

Usai membuka acara Forum Konsultasi Publik, Pj Bupati Sarolangun Henrizal, bersama para pemangku kepentingan melakukan penandatanganan berita acara forum konsultasi publik, selanjutnya dilangsungkan dialog interaktif. Acara Forum Konsultasi Publik berjalan khidmad dan lancar tanpa kendala apapun. (AF)