Breaking News

Makin Heboh, Setelah APH Datangi SMPN 2 Terkait Pemberitaan


Payakumbuh, Figurnews.com -

Beberapa media temui kepala SMPN 2 untuk mengkonfirmasikan mengenai isi surat yang sudah tersebar kemana - mana.

Setelah tamu Kepala sekolah itu keluar dan pergi, media minta izin masuk, setelah diizinkan media masuk ke ruang kepala sekolah sambil mengisi buku daftar tamu, (23/2/23).

Duduk sejenak media salah satu media yang hadir langsung bertanya pada kepala SMPN 2 Hj Desfiwati S.Pd. M.Si, 

Apa pembicaraan ibuk dengan bapak - bapak dari APH yang tadi, ujar media pada kepsek 

"O. Iya bapak - bapak itu menanyakan sekaitan dengan pemberitaan di media online tentang SMPN 2 Payakumbuh.

"Saya jawab, kalau mengenai dana BOS itu ada lembaga BPK yang mengaudit dan Alhamdulillah hingga Desember 2022 tidak ada temuan. Tapi kalau kalau mengenai dana komite, lebih baik bapak tanyakan pada ketua komite. Bukan saya tidak mau menjawab, karena nanti kalau salah jawab tentu tidak baik juga, kata ibuk itu menirukan apa yang dikatakannya pada bapak - bapak tadi, ucap kepsek itu.

Terkait sumbangan yang diajukan komite, apa ibuk tidak tahu atau tidak mau tahu, kata media pada kepsek.

"Bukan tidak tahu, itukan disekolah saya, tapi komite yang mengajukan. Tapi mohon izin, langsung saja tanyakan pada yang bersangkutan (komite). Tapi kalau bapak bertanya tidak mungkin pula tidak akan saya jawab, ucap kepsek itu.

" Karena ada hal - hal yang mungkin kebutuhan sekolah yang tidak tercapai oleh dana BOS, kemana lagi akan kami sampaikan, tentu kami sampaikan pada komite sekolah, kata kepsek itu.

Terkait sumbangan yang diminta pada siswa kelas VII  Rp. 700.000,- (limaratus ribu rupiah) kelas IX  Rp. 500.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) itu program komite buk, tanya media.

"Bukan, kata kepsek. Kami mengajukan proposal ke komite berdasarkan kebutuhan yang tidak terakomodasi oleh dana BOS. Kami (pihak sekolah) rapat dengan pengurus komite, setelah itu komite berjanji membawa ke rapat dengan orang tua siswa.

Berdasarkan rapat komite dengan orang tua siswa uang sebesar Rp. 500 ribu hingga Rp. 700 ribu. Apakah ibuk tahu itu, tanya media lagi.

"Tidak ada, batasnya ada, tapi tidak ada yang Rp. 500 ribu hingga Rp. 700 ribu itu tidak ada dan bapak bisa melihat dari hasil rapatnya, ucap kepsek itu.

Apakah kwitansi - kwitansi pembayaran uang komite itu benar buk, tanya media.

"Tidak tahu saya, lebih baik tanyakan pada yang menanda tangani kwitansi itu, jawab kepsek.

Yang melaksanakan pengambilan sumbangan itu guru atau komite, tanya media lagi.

"Bendahara komite, tapi kalau bendahara komite tidak hadir, biasanya dititipkan pada wali kelas.

Informasinya mobil sekolah itu surat - suratnya atas nama ibuk, apa benar itu buk tanya media ini.

"Ya, atas nama saya Desfiwati dan itu untuk memudahkan kepengurusan administrasi.

Informasinya mobil sekolah itu sering disewakan pada pihak lain, apa benar itu buk?

"Ya, mobil itu sering di sewa pihak lain, asal tidak ada keperluan untuk sekolah. Kalau ada keperluan sekolah mobil itu tidak boleh disewakan, ujar kepsek itu mengakhiri.

Ir. Ahmad zifal ketua komis C di DPRD kota Payakumbuh saat ditemui (24/2/23) dirumahnya mengatakan, "Saat kami dari komisi c turlap (turun lapangan) ke SMPN 2 Payakumbuh, kami ditunggu di ruang kepsek. 

"Ada saat itu guru olah raga menanyakan berapa lama jabatan kepala sekolah di suatu tempat, tanya guru itu pada komisi c. Dan ada sedikit keluhan dari guru - guru yang disampaikannya pada kami mengenai tambahan gaji dan fasilitas mengenai belajar Tahfiz untuk anak didik.

"Seminggu sesudah kami hadir disitu, saya kaget karena ada laporan mengenai pemindahan guru olah raga yang bertanya pada komisi c waktu itu dipindahkan kesekolah lain.

Bagaimana komentar bapak selalu Ketua komisi c menanggapi persoalan di SMPN 2 ini, tanya media pada Ir.Ahmad Zifal.

"Kami dari DPRD, selaku bidang pengawasan, kalau dari awal ini di antisipasi saya yakin persoalan ini tidak akan berlarut - larut. Ini adalah kelalaian dinas pendidikan kota Payakumbuh dalam menyikapi persoalan.

"Yang saya sesalkan pengawas, kalau pengawasnya cepat mengambil tindakan tanpa adanya keberpihakan, seluruh persoalan akan mudah diatasi. Ini harus dievaluasi secara total di SMPN 2 itu. Kondisi ini tidak kondusif dan jangan korbankan anak didik. Karena tidak lama lagi siswa siswi akan menghadapi ujian, kasihan kita pada murid, ucap ketua komisi c itu pada media dirumahnya.

Berdasarkan informasi terbaru yang diterima media ini mengenai adanya dugaan Ijazah siswa - siswi di SMPN 2 Payakumbuh masih ada yang belum diambil oleh siswa. Diduga disebabkan karena wali murid belum bisa melunasi  uang komite. 

Dalam Permendikbud no. 75 tahun 2016. Pasal 1 ayat (5) Permendikbud 75 / 2016 tentang Komite Sekolah, sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Sebaliknya, pungutan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah menjelaskan bahwa pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Jadi, berbeda dengan sumbangan yang bersifat sukarela, pungutan sebaliknya bersifat wajib dan mengikat. (FN 053)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre