Breaking News

Setelah Sumsel, KPPU Kembali Menemukan Dugaan Regulasi Yang Merugikan Petani Karet Di Provinsi Jambi



Jambi,Figurnews.com,-

Setalah berhasil melakukan Kajian dan Harmonisasi terhadap Regulasi yang mengatur tataniaga bahan olah karet yang merugikan Petani Karet di Provinsi Sumatera Selatan, KPPU Kembali menemukan Regulasi dengan pola dan subtansi yang sama di Provinsi Jambi. Menariknya, regulasi tersebut diatur diProvinsi-provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia, seperti Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Jum'at (06/01/2023).

"Menindaklanjuti temuan tersebut, KPPU langsung memulai Kajian atas dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No.5/1999) dalam tataniaga bahan olah karet di Provinsi Jambi,"kata kepala kantor KPPU wilayah ll Wahyu Bekti Anggoro 

Kemudian, Penelitian ini dimulai dari proses assessment terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 15 tahun 2016 (Pergub Jambi No.15/2016) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan,Pemasaran dan Pengawasan Bahan Olah Karet Bersih yang diperdagangkan diProvinsi Jambi.

"KPPU menilai terdapat subtansi dalam (Pergub Jambi No.15/2016) yang dapat menghambat terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam tataniaga bahan olah karet (bokar) di Provinsi Jambi, sebagaimana yang tertuang dalamn Pasal 11 ayat 5 “Harga BOKAR yang diperdagangkan berpedoman pada harga Indikasi yang dibuat oleh GAPKINDO Cabang Jambi yang diterbitkan setiap hari,"ujarnya 

Ia menuturkan bahwa Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Asosiasi untuk menetapkan dan memberikan informasi harga acuan bahan olah karet yang diperdagangkan di Provinsi Jambi. KPPU menilai Regulasi tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 5 (lima) dalam (UU No.5/1999) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat karena dapat memfasilitasi Pelaku Usaha untuk membuat kesepakatan dalam menetapkan harga.

"KPPU juga akan mendalami lebih lanjut terhadap Regulasi yang mengatur tentang tataniaga bahan olah karet pada Provinsi penghasil karet lainnya,mengingat juga ditemukan adanya regulasi dengan pola dan subtansi yang sama pada Provinsi-provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia,"sambungnya 

Dalam prosesnya KPPU Kanwil II akan mendengarkan keterangan dari Pihak￾pihak terkait dalam tataniaga bahan olah karet di Provinsi Jambi dan terus melakukan pemantauan serta pendalaman terhadap tataniaga bahan olah karet di Provinsi Jambi, untuk melengkapi unsur-unsur yang dapat membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan Petani Karet di Provinsi Jambi (*)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre