Breaking News

Sekaitan Dengan Jeritan Kontraktor, Deni Asra : Kami Akan Memanggil TAPD.


Kab. Limapuluh Kota, FIGURNEWS.COM --

Gonjang ganjing mengenai Pekikan para rekanan yang uangnya sampai saat ini belum bisa dicairkan oleh Pemda Limapuluh Kota. Walau Pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan oleh para kontraktor sesuai kontrak kerja dengan berbagai OPD.

Untuk menindak lanjuti kegagalan Pemda Limapuluh Kota dalam membayar hak para kontraktor beberapa media temui Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra diruang kerja Setwan (Sekretariat DPRD) Senin (9/1/23).

Sekaitan dengan proyek yang sampai saat ini masih belum dibayar? Tanya media pada ketua DPRD yang kebetulan ditemani oleh Khairul Apit salah satu dari anggota DPRD Limapuluh Kota mengatakan.

"Ya... Kebetulan sekali, ucap Ketua DPRD itu, sebab kami barusan sudah rapat Bamus dan sudah menjadwalkan untuk memanggil TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) serta OPD terkait (Organisasi Perangkat Daerah) tanggal 17 Januari 2023 ini. Sedangkan tanggal 11/12/13 Januari anggota dewan per komisi dijadwalkan kunjungan kerja ke OPD dan ke lokasi pekerjaan terkait dengan tunda bayar ini.


Ada informasi yang beredar, anggaran 2023 ini akan digunakan untuk membayar kegiatan proyek tahun 2022 yang belum dibayar itu, bagaimana tanggapan Ketua, ucap media ini.

"Kalau itu dilakukan Pemda, itu jelas tidak bisa. Jangankan mengalihkan anggaran 2023 yang sudah disahkan itu, untuk menukar ruas kegiatan saja itu tidak bisa. Sebab anggaran tahun 2023 itu sudah ada peruntukannya.

"Dalam pemanggilan pihak terkait nanti, ucap Ketua itu melanjutkan, "Kami akan mempertanyakan apa dasar Pemda untuk membayar anggaran proyek tahun lalu. Bukan DPRD tidak setuju untuk dibayarkan pada kontraktor, sebab itu harus dibayar dan itu hak mereka. Namun apa regulasi oleh Pemda yang sah menurut aturan yang berlaku.

"Kalau nanti Pemda berhitung berdasarkan pergeseran anggaran, apakah klausul mendesak, mendadak itu bisa dipakai untuk tunda bayar. 

"Sekarang Pemda sedang mencari solusi yang terbaik, dan kami juga akan mencari referensi menjelang tanggal 17 ini.

Masih dengan Ketua DPRD, "Pergeseran itu memang dengan Perbup, namun Pemda harus meminta persetujuan dengan DPRD. Tapi yang jelas, ujar ketua itu lagi, untuk mengotak Atik anggaran APBD yang sudah disahkan, itu jelas tidak bisa.

"Ini agak aneh, ujar ketua melanjutkan, apalagi setelah ada berita mengenai PAD tahun ini naik. Dan kalau memang PAD naik, seharusnya Pemda tidak berhutang pada rekanan.

Berapa total tunggakan Pemda pada rekanan? Tanya media pada Deni Asra.

"Totalnya, saya belum juga tahu pasti berapa nilai semuanya. Tapi informasi yang saya dapatkan, di Dinas PUPR saja ada sekitar Rp. 27 Milyar. Kalau ditotal seluruhnya mungkin ada sekitar Rp. 40 Milyar. Dan uang Rp.40 Milyar itu tidak sedikit.

Padahal, ditriwulan pertama itu kita hanya bisa membelanjakan anggaran 20 % dari total anggaran APBD. 30 % di triwulan kedua, triwulan ketiga dan ke empat masing - masing 25 %, ujar ketua itu. Nah, dari 20 % anggaran di triwulan pertama itu kalau dipakai untuk membayar hutang pada rekanan, saya rasa tidak akan terpenuhi. Sebab, itu untuk membayar gaji pegawai, operasional kendaraan dan lain sebagainya.

"Ada informasi, ujar ketua sambil bergurau, namun kami (DPRD) belum tahu informasi itu benar atau tidak. Dana transfer dari Pusat saat ditransfer kedaerah masih berkurang (belum sepenuhnya ditransfer Pusat ke daerah). Ada juga penyampaian Ka'ban (Kepala Badan Keuangan) waktu itu bahwa dana SiLPA itu dianggap Pemerintah Pusat adalah dana yang stand by.

"Karena Menteri Keuangan mengatakan, ujar ketua menirukan, itu daerah banyak uang, dan SiLPA nya tinggi - tinggi semuanya. Artinya, tambah ketua DPRD itu, SiLPA itu dana perhitungan lebih.

"Ketika dana ini tidak sesuai dengan pagu anggaran awal, kabarnya dikurangi dengan jumlah SiLPA. Kalau itu benar dan kalau memang seperti itu adanya, berarti anggaran SiLPA yang kita buat diatas kertas itu ada dugaan Abal - Abal. Mestinya anggaran ini ada didalam KAS, kata Ketua DPRD itu.

"Kami di DPRD mau terjebak dalam permasalah yang rumit ini, sebab kesalahan yang dilakukan Pemda ini Fatal. Ini merupakan APBD pertama oleh Kepala Daerah Saparudin dan Rizki Kurniawan N. Artinya, dia yang merencanakan dan dia pula yang mengeksekusi, tambah Deni Asra.

Ketika media meminta tanggapan ketua mengenai kinerja Pemerintah Daerah dalam hal ketidak mampuan untuk membayarkan hak para Kontraktor?

"Yang jelas kinerjanya tidak bagus, ucap ketua DPRD itu menambahkan. (FN 053)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre