Breaking News

Peduli Honorer, Ketua DPRD Tontawi Jauhari : Honorer Tidak Boleh Dihapus

 


Sarolangun (JAMBI), Figurnews.com - Lebih dari 5000 tenaga honorer di Kabupaten Sarolangun dibuat gaduh menyikapi surat  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang telah diundangkan pada 31 Mei 2022. Dalam surat tersebut, Menteri Tjahjo menyatakan bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Para honorer di Kabupaten Sarolangun merupakan tenaga kontrak daerah (TKD) yang bekerja di setiap OPD. Merujuk surat Menpan-RB tersebut,  honorer akan dihapus dan diganti dengan PPPK. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapatkan kuota PPPK dari Menpan-RB sebanyak 128 formasi, terdiri dari 60 formasi Tenaga Pendidikan, 43 formasi Tenaga Kesehatan dan 25 formasi Tenaga Teknis lainnya.

Dari kuota MenPAN-RB tersebut yang jumlahnya tidak begitu signifikan, masih tersisa lebih dari 5000 honorer Kabupaten Sarolangun yang kini sedang mempertanyakan nasibnya, hal ini jelas membuat gaduh apatah lagi bagi honorer yang tengah mengalami himpitan ekonomi keluarga. 

 Permasalahan ini menarik perhatian Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE karena kepeduliannnya pada nasib honorer,  menurutnya Kabupaten Sarolangun masih sangat membutuhkan tenaga honorer, Ia menyebut tenaga honorer tidak boleh dihapus karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. 

"Tahun ini Kita akan usul ke Menpan-RB 1000 honorer untuk diangkat menjadi P3K, melalui Pj Bupati secara berkesinambungan, kemarin kita hanya diakomodir 128 formasi, dan ketika kita usulkan tambahan, sudah terlambat," kata Tontawi kepada wartawan media ini, Jum'at (6/1) melalui komunikasi seluler. 

Tontawi menegaskan, honorer tidak boleh dihapus karena masih sangat dibutuhkan, kecuali guru honorer non linear. 

"Kita harap Menpan-RB mengakomodir usulan kita, karena kita masih butuh, honorer tidak boleh dihapus, apa lagi tenaga guru dan tenaga kesehatan, kecuali guru honorer yang nonlinear, namun bagi yang lengkap persyaratannya tetap kita perpanjang," tegas Tontawi Jauhari.

Kegaduhan para honorer tersebut diakui para kepala OPD, diantaranya Kadis Dikbud Sarolangun Helmi, SH, MH, menurutnya hal ini  setidaknya akan berakibat terjadinya situasi tidak normal di dunia pendidikan, karena jumlah honorer di Dinas Dikbud Sarolangun begitu signifikan, yaitu 2332 orang. (AF)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre