Breaking News

Aksi Damai Nelayan Kabupaten Batang Berjalan Kondusif


Figurnews.com - Jateng - Batang - Aksi demo damai nelayan Kabupaten Batang berjalan dengan lancar. Massa menggelar demo protes tentang penerimaan negara bukan pajak ( PNBP ) atas kapal ikan. Nelayan membawa spanduk berisi pesan protes di depan kantor Bupati Batang, hari  ( 16/1/23 ).

Kebijakan tentang PP no 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif pungutan negara bukan pajak ( PNPB ) yang berlaku  di Kementrian Kelautan  , karena itu dikenakan pra produksi,  namun untuk januari 2023, sudah berlaku pasca produksi . 

Massa menilai penarikan pajak sebesar 5 % untuk kapal berskala kecil dengan ukuran 5- 60 GT ( Gross Tonnage ) dan 10 % untuk skala  dengan ukuran 60 - 1000 GT sangat memberatkan nelayan setelah pasca produksi. 


Aksi tersebut dilakukan didepan pintu gerbang Bupati Batang, berlanjut di depan gedung DPRD dan di kantor wilayah kerja Satuan pengawasan (Satwas ) Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan ( PSDKP ) Pekalongan, di jalan Sigandu Batang.

Aksi demo ditemui Penjabat Bupati Batang yang diwakili Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang Drs Windu Suriadji, M.M mengucapkan terima kasih, para nelayan sudah hadir disini, untuk menyuarakan apa yang para nelayan kehendaki.

"Jadi kami dari Pemerintah Daerah berusaha dan kami selalu koordinasi dengan teman - teman nelayan , HNSI, pemerintah Propinsi maupun pemerintah pusat, agar tuntutan para nelayan dapat dikabulkan, " imbuhnya. 



Koordinator Satwas PSDKP Pekalongan  Handi Juariyadi menyampaikan bahwa tugas dan kewenangan kita hanya pelaksanaan pengawasan dan mendampingi peraturan dan Undang-undangan.

"Jadi apapun yang terjadi peraturan pemerintah kita akan awasi , ketaatannya bagaimana, apakah ada tindak penyelewengan, terus bagaimana ,kalau memang ada kesalahan tindak pidana perikanan , sehingga ada sanksi administrasi ,"katanya. 

" Terus kalau masalah perijinan bukan di Ditjen kami, akan tetapi di Ditjen Perikanan Tangkap," pungkasnya. 


Koordinator aksi yang juga ketua DPC HNSI Kabupaten Batang, Teguh Tarmujo menyampaikan enam point tuntutan para nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu ( FNB ), Paguyuban Lautan Sehat ( PLS ) dan Himpunan Pengusaha Ikan ( HIPI ) antara lain : 

1.Menolak pemberlakuan PNBP pasca produksi dengan indri tarif 10%, dan meminta pnbp pasca produksi, dengan index tarif tdk lbh dari  5%

2.Menolak pemberlakuan sanksi denda administrasi 1.000 %

3.Menolak pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur.

4.Penambahan 2 WPP 711 dan 712 untuk alat tangkap jaring tarik berkantong

5.Penambahan  WPP 713 untuk alat tangkap jaring tarik berkantong 

6.Meminta adanya  harga bbm industri khusus nelayan di bawah10.000/liter. 

" Dengan yel - yel, hidup nelayan,  hidup nelayan,  hidup nelayan,  NKRI harga mati," ujarnya. 

Sementara wakil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Batang, yang juga pembina DPC HNSI H Nur Untung Slamet saat menemui massa,  mengatakan DPRD Kabupaten Batang siap memfasilitasi nelayan dan menyampaikan sejumlah tuntutan nelayan ke pusat. ( gn )

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre