Breaking News

Rumah Margaretha Sinaga Dibongkar Paksa dan Dibangun Rumah Bangunan Tingkat Oleh Preman, Aparat Malah Diam


Depok - Figurnews - Kepala Daerah berhak mendeglerasikan hak implementasinya sesuai dengan hak otonomi atau kewenangannya, ternyata berbeda dengan Walikota Depok malah diam seribu bahasa dan diduga tidak berintegritas, Walikota Depok ada apa denganmu?? Ungkap Ganda Tampubolon dalam Siaran Persnya.Perampok tanah secara terkonstruktur telah merajalela di Kampungbaru Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, setiap ada laporan warga yang terintimidasi atau hak haknya diambil alih preman kampung terinstruktur , Polres Kota Depok tidak tertarik menangani dan bahkan beralasan tanah tersebut tanah garapan, sedangkan yang dilaporkan warga bukan masalah administrasi tanah , melainkan penyerobotan , intimidasi , perampasan hak , dimana dalam Undang Undang dinyatakan setiap warga Negara Indonesia berhak mencari nafkah dan berhak untuk hidup dinegaranya sendiri.

Polisi Resort Kota Depok malah membuat Chast “ membangun opini untuk menghilangkan objek dengan alas an status tanah garapan, yang terjadi adalah membongkar rumah orang dengan cara mengusir penghuninya selanjutnya menjual ke pengusaha yang tidak dikenal dan membangun rumah mewah.

Diduga kuat rumah tersebut rumah oknum DPR RI , sehingga kebal hukum alias tidak tersentuh hukum, pasalnya permasalahan tersebut sudah dilaporkan sampai ke Walikota Depok agar mendeglerasikan hak implementasinya , namun tidak digubris atau memang tidak berintegritas sebagai walikota , kata Ganda Tampubolon ketum PPPN RI.Awalnya pada tahun 2017 lalu , ada penawaran pihak pengembang akan membayar uang ganti untung sebesar Rp.750 ribu / meter , selanjutnya warga dibayarkan sebesar 10 juta rupiah /rumah sebagai tanda jadi, beberapa bulan kemudian muncul surat edaran agar warga membongkar masing masing rumah dan sisa pembayaran akan dibayar sesuai dengan luas , namun warga tidak setuju dan menjadi memicu keresahan umum beberapa tahun lalu dan tidak ada penyelesaian .

Atas dasar surat edaran tersebut dan uang yang telah diterima oleh warga sebesar 10 juta/KK m para preman kampung yang diduga sudah terinstruk itu, mengambil alih tanah dan rumah warga secara leluasa, dan Polres Kota Depok , Polsek Cimanggis selaku wilayah hukum penerima laporan , malah beropini dan menyatakan status tanah Garapan, sedangkan Objek dan Subjek terjadinya tindak pidana sudah sangat jelas, tegas Ganda Tampubolon.

Dengan kejadian yang terjadi di kampung baru Harjamukti Kecamatan Cimanggis , PPPN RI telah mengambil langkah dan melaporkan permasalahan ini terhadap Presiden, Kapolri , Menteri Dalam Negeri , Menteri ATR dan BPN , Menteri BUMN dan Walikota Depok agar bertindak, dimana menurut informasi yang beredar tanah tersebut akan digunakan untuk membangun aparteman milik pemerintah tentu Menteri BUMN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian juga Menteri Dalam Negeri sebagai inspektorat pengawas kepala daerah mengingatkan Walikota Depok yang disinyalir kurang berintegritas, dimana warga Depok harus mempunyai hak yang sama tanpa diskriminasi , jangan sampai terjadi pembiaran tanah dan rumah warga diambil alih premanisasi terinstruktu.

Sudah sangat jelas tindakan para pelaku telah melanggar UU No.8 Tahun 1981 Pasal 368 : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,memaksa seseorang dengan kekerasan , atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain…..( cukup jelas),UU No.8 Tahun 1981 Pasal 365 : Jika Perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih , dengan bersekutu , jika masuk ketempat untuk melakukan kejahatan dengan merusak ,,,,,,,,,,,,,,,, (cukup Jelas),UU No.8 Tahun 1981 Pasal , 372 : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ,yang ada dalam kekuasaannya karena kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.UU No.8 Tahun 1981 Pasal 378 menyatakan “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Karena Status Tanah Adalah Tanah Garapan “ Para Pelaku , diduga kuat telah melakukan perbuatan melawan hukum : UU No.8 Tahun 1981 Pasal 385 ke -4 KUHP :Barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu .

Pasal ini memiliki dua unsur penting yaitu Unsur Subjektif dan Unsur Objektif , Unsur Subjektifnya adalah dengan Maksud , sedangkan unsur Objektifnya perbuatan menguasai tanah dan bangunan /benda tidak bergerak lainnya , lalu menggadaikannya atau menyewakannya atau menjual ke pihak lainnya.HRS..

(DV-AlfianTrgan)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre