Manggopoh Jadi Nagari Pengawas Pemilu, Simbol Pengawasan Partisipatif

Agam, Figurnews.com – Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung ditetapkan sebagai salah satu nagari pengawasan pemilu di Sumatera Barat pada Rabu (14/12).

Pendeklarasian Manggopoh sebagai nagari pengawasan pemilu ini diharapkan dapat menjadi simbol pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Agam.

Ketua Bawaslu Agam, Elvys menerangkan, salah satu simbol dari pengawasan partisipatif adalah pelibatan warga. Hal itu dapat diwujudkan melalui kampung atau nagari pengawasan. 

Menurutnya, partisipasi warga sebagai salah salah satu aktor utama pemilu memiliki peran penting dalam memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu. 

“Melalui nagari pengawasan, seluruh warga dapat berpartisipasi mencegah pelanggaran serta secara aktif turut mengawasi atau memantau seluruh tahapan pemilihan,” ujarnya, Sabtu (17/12).

Hakikat nagari pengawasan pemilu lanjut Elvys, adalah pengawasan dari masyarakat dan oleh masyarakat. Sehingga, program ini menjadi sarana peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengawasan pemilu serta bagaimana tata cara pengawasan oleh masyarakat. 

“Secara formal, kewenangan nagari pengawasan pemilu adalah milik Bawaslu kabupaten atau kota, tapi secara hakikat semua warga masyarakat bisa menjadi pengawas pemilu,” terangnya.

Dewasa ini katanya, pengawasan pemilu yang melibatkan warga menjadi sebuah keharusan. Pasalnya, pelibatan warga pada hakikatnya adalah membantu penyelenggara dalam mempermudah  pengawasan pemilu yang dilaksanakan.

Elvys menguraikan, tujuan mendasar nagari pengawas pemilu adalah sebagai media komunikasi antara pengawas pemilu dan kelompok masyarakat. Lalu, menjadi media sosialisasi pengawasan pemilu kepada kelompok masyarakat.

“Bawaslu juga berharap keberadaan nagari pengawasan pemilu ini menciptakan atmosfir pengawasan pemilu di tengah masyarakat,” sebutnya.

Ditambahkan, Nagari pengawasan pemilu ini melibatkan seluruh stakeholder seperti penyelenggara, pengawas, pemerintah, TNI dan Polri serta masyarakat. 

“Koordinasi dari semua stakeholder ini sangat menentukan kelancaran pemilu yang dilaksanakan, sehingga bisa mengantisipasi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu berlangsung,” ujar Elvys.(Humas)