Breaking News

Kesiapan Tata Ruang Daerah, Percepat Realisasi Investasi Dan Kepastian Hukum

 


Painan, Figurnews.com- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kini melakukan percepatan investasi melalui kesiapan tata ruang daerah salah satunya adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR juga memiliki peran penting dalam proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diantaranya memberikan kepastian hukum kepada para investor. Saat ini, proses bisnis investasi juga telah diarahkan dalam satu pintu melalui Online Single Submission (OSS), dimana pelaku usaha dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya, jika RDTR suatu kabupaten/kota telah terbit. 

Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berbentuk digital dan terintegrasi dengan system perizinan berusaha secara elektronik (OSS). Untuk daerah yang belum memiliki RDTR, maka KKPR diberikan melalui persetujuan dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RTRW Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RZ KSNT dan RZ KAW. Hal itu dikatakan Kepala Dinas PUPR Pesisir Selatan, Devitra kepada penulis di Painan, Senin (5/12).

Untuk saat ini katanya, Kabupaten Pesisir Selatan sedang melaksanakan penyusunan dokumen Perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Painan dan Penyusunan dokumen Perencanaan RDTR Kawasan Tarusan (bantuan teknis Kementerian ATR/BPN). Setelah melalui tahap penyusunan dokumen, maka tahap selanjutnya dokumen RDTR tersebut akan masuk pada tahap pembahasan lintas sectoral dan pemberian persetujuan substasi atas materi teknis yang terdapat dalam dokumen perencanaan tersebut. "Insya Allah, jika tidak ada aral melintang dokumen RDTR ini akan menjadi suatu dokumen Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan terintegrasi dengan OSS," katanya.

Dijelaskan, penyelenggaraan perizinan berbasis resiko melalui system OSS merupakan pelaksanaan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021. OSS berbasis Resiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi dalam 2 kelompok besar yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Non Mikro Kecil (Non UMK). 

UMK adalah usaha milik warga negara Indonesia baik perorangan maupun badan usaha dengan modal Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan Non UMK meliputi usaha menengah dengan modal Rp. 5 – 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Besar termasuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunann tempat usaha. 

Perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha dan tingkat resiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat resiko sesuai dengan bidang usaha atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka lima digit sebagai kode bidang usaha berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 2 Tahun 2020. Untuk usaha dengan tingkat resiko rendah dan menengah rendah, proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui system Online Single Submission (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dengan produk berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk resiko Rendah dan NIB + Sertifikat Standart (SS) untuk resiko menengah rendah. 

Sedangkan untuk resiko  menengah tinggi dan tinggi membutuhkan verifikasi atau persetujuan Kementerian/Lembaga/pemerintah Daerah dengan produk berupa NIB+SS yang harus diverifikasi untuk resiko menengah tinggi dan NIB+Izin dan SS jika diperlukan untuk klasifikasi Resiko Tinggi. Persyaratan dasar perizinan berusaha terdapat transformasi nomenkaltur yang semula dikenal dengan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, Sertifikat layak Fungsi (SLF) secara berurutan  menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)+SLF. 

Dimana, KKPR merupakan tapisan awal dalam system OSS bahwa lokasi proyek yang dimohon sudah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan RDTR atau RTR baik yang berlokasi di daratan, lautan maupun hutan sebagaimana yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Sedangkan untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) saat ini merupakan  kewajiban yang melekat langsung kepada pelaku usaha apabila yang bersangkutan akan mendirikan suatu bangunan sebagaimana diatur dalam PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

Berdasarkan informasi yang diterima penulis dari Dinas PUPR bahwa, Pemkab Pesisir Selatan bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan, Kamis tanggal 24 November 2022 di Hotel Saga Murni juga telah melaksanakan sosialisasi kegiatan inventarisasi dan verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Pesisir Selatan. Hal itu dilakukan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukkan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan.

Acara itu dibuka Wabup Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah  dengan moderator Asisten Ekobang, Yozki Wandri. Sedangkan materi disampaikan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan, Pernando L. Tobing, Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Sayogo Hutomo dan Kabid Penataan dan Pemberdayaan pada Kanwil BPN Sumatera Barat, Nora Endo Mahata.

Kegiatan ini dalam rangka untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada camat, walinagari dan dinas teknis terkait yaitu Dinas PUPR serta  Dinas Perkimtan LH tentang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Kawasan Hutan. Adapun tujuan TORA dari Kawasan Hutan ini adalah memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. 

Hal itu seperti tertuang pada Nawacita (RPJMN 2015 – 2019) yaitu : (1). Tersedianya sumber tanah objek reforma agraria dan terlakasanya restribusi tanah dan legalisasi aset (teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha), (2). Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha.

Berdasarkan Permen LHK No. 7 tahun 2021 memuat pengaturan sebagai berikut:
1.    Penyelesaian dibedakan antara penguasaan oleh pemerintah/pemerintah daerah dengan penguasaan oleh masyarakat/badan sosial.
2.    Memperhitungkan kecukupan kawasan hutan dan penutupan hutan
3.    Penguasaan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah diberi  kemudahan, yaitu:
      a.    Kawasan Hutan Produksi, diselesaikan dengan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan
      b.    Kawasan Hutan Lindung, diselesaikan dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan
      c.    Kawasan Hutan Konservasi, diselesaikan dengan mekanisme kerjasama konservasi
4.    Pola penyelesaian penguasaan oleh Pemerintah dan/atau Pemda tanpa memperhitungkan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi.
5.    Pola penyelesaian penguasaan oleh Perorangan atau Badan Sosial diatur sangat rinci dan berdasarkan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi.
6.    Pola penyelesaian dibedakan antara melalui Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) dengan melalui Tim Terpadu (*)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre