Breaking News

Kas Kosong, Pemda Hanya Bisa Berjanji Akan Membayar Tahun Depan. Benarkah?


Kab. Limapuluh Kota, FIGURNEWS.COM -

Tak bisa berucap apa apa, anggaran yang ditunggu oleh banyak Kontraktor tak kunjung cair. Pasalnya, para rekanan telah ditunggu oleh hutang yang harus mereka bayar. Hutang hutang tersebut terdiri dari Bank, bahan material, tukang dan lain sebagainya, keluh rekanan pada media ini.

Tanggal (28/12) perwakilan beberapa asosiasi rekanan mendatangi kantor Badan Keuangan (BK) untuk menanyakan kepastian pencairan.

Sambil menunggu kedatangan Kepala Badan keuangan dan para rekanan yang sudah tahu bahwa pencairan dana proyek mereka masih belum ada kejelasan, namun para rekanan masih tetap membayar pajak (MBLB) Mineral Bukan Logam dan Batuan) yang sudah menjadi kewajibannya.


Di BK para rekanan ditemui langsung (Kaban) Kepala Badan Keuangan Win Hari Endi SE,MM diruang kerjanya. Menjawab pertanyaan para wakil rekanan ia mengatakan, Kalau anggaran yang berasal dari Dana DAK akan kita bayar, termasuk (SPM) Surat Perintah Pembayaran dibawah tanggal (19/12).

Tapi kalau SPM terbit diatas tanggal (19/12) mungkin akan ditunda hingga tahun 2023 di Triwulan pertama.

Tak puas sampai disitu, para wakil rekanan tadi mendatangi Kantor Bupati untuk menemui Bupati atau Sekda.

Namun sampai dikantor Bupati, Sekda dan Bupati tidak berada ditempat dan kabar dari pegawai bahwa Bupati rapat dirumah Dinas.


Keesokan harinya, para wakil rekanan tersebut kembali mendatangi kantor Bupati lagi untuk mendapatkan jawaban yang lebih pasti dan akurat.

Dikantor Bupati, para rekanan tersebut tidak bertemu dengan Bupati (Rapat dengan Forkopimda) sedangkan Sekda (informasi mendampingi BPK). Para rekanan hanya bertemu dengan Kadis PUPR Rilza Hanif ST dan menanyakan perihal tersebut.

Dari hasil rapat tadi ujar Kadis PUPR pada para rekanan dan beberapa orang Media. Bagi yang tidak dibayar pada akhir tahun ini akan dibayarkan pada tahun berikutnya di Triwulan pertama.

Siapa yang bisa menjamin pencairan itu bisa dicairkan di triwulan pertama, tanya media pada Kadis PUPR itu, namun kepastian itu yang tak bisa dijawab oleh Kadis PUPR.

"Kami sudah 2 (dua) hari mencari sekda atau Bupati untuk meminta kejelasan mengenai pencairan proyek yang sudah selesai kami kerjakan, ucap Rekanan itu dengan nada sedih.

Sementara, anggota DPRD dari fraksi Gerindra Khairul Apit yang ditemui media ini dirumah kediamannya Nagari Pandam Gadang mengatakan,

"Sangat disayangkan ketika kontrak kerja telah diselesaikan oleh rekanan dan uangnya gak dicairkan. Kasihan kita terutama pada rekanan yg barangkali untuk membiayai kegiatan ada diantaranya pinjam uang bank, tentulah amat memberatkan bagi mereka", ujar anggota DPRD kabupaten Limapuluh Kota itu dengan nada sedih.

Ditempat terpisah, Ferizal Ridwan atau yang lebih dikenal dengan nama Buya Feri mantan Wakil Bupati pun ikut mengomentari polemik yang terjadi akhir akhir ini di Kabupaten Limapuluh Kota yang mengatakan pada media ini (29/12) saat dikonfirmasikan melalui telpon seluler, 

"Kontrak dengan Rekanan dibuat pada tahun 2022 tidak boleh melewati bulan februari ditahun berikutnya. Artinya yang dibayarkan pada bulan Februari itu keterlambatan administrasi saat mengerjakan pada akhir Desember. Tetapi yang dibayarkan itu tetap memakai anggaran tahun sebelumnya atau sebelumnya dipisahkan. sebab kita lihat tanggal 29 ini masih ada yang masih bekerja.

"Kalau anggaran tahun 2022 dibayarkan dengan anggaran tahun 2023 itu tidak bisa. Sebab anggaran tahun 2023 sudah ada atau jelas peruntukannya.

"Kalau itu tetap dilakukan, pasti mengganggu program dan kegiatan 2023 dan pelanggaran dari awal perda APBD 2023, dan lebih jauh akan menjadi tunggakan pada tahun 2024 nanti, ujar Buya Feri melanjutkan.

"Jalan lain bisa dilakukan melalui Gugatan ke Pengadilan. yang bisa diajukan oleh  mereka para rekanan atau pihak ke 3. yang pekerjaannya tak dibayarkan ,mereka Honorer dan ASN yang tunjangan tidak dibayar, atau yang merasa dirugikan  bisa menggugat Bupati ke Pengadilan, sebab itu hak mereka, ucapnya lagi.

"ini juga resiko bahwa politik anggaran tidak ditangan Kepala Daerah/Bupati, dan Monitoring serta pengawasan yang tak jalan, audit yang tak terukur serta, akibat perubahan anggaran yang tidak fokus pada penyesuaian bahkan banyak menambah program dan kegiatan baru, tentu mengancam bangkrutnya daerah.

"Kalau saya berpendapat ,politik anggaran itu mesti di tangan atau kekuasaan  Bupati jangan pembiaran dan dikuasai oleh OPD, DPRD dan lembaga lain, ucap Buya Feri menambahkan (FN 053)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre