Breaking News

Bawaslu Pasbar Siap Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak 2024

Pasaman Barat, Figurnews.com

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat beserta Staf, Panwascam se Pasbar beserta pihak terkait, ikuti Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa  Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dilaksanakan di Hotel Ghuci Simpang Empat berlangsung selama 2 hari dimulai tanggal 10 sampai dengan 11 Desember 2022.

Dalam kegiatan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses dibuka secara langsung oleh Ketua Bawaslu Pasbar, Emra Patria, ST. Dalam kegiatan ini juga menghadirkan 2 orang Narasumber Eksternal dari pakar Akademisi, Muhammad Fauzan Azim dan Laurensius Arliman.

Ketua Bawaslu Pasbar, Emra mengharapkan kegiatan ini dapat menambah ilmu bagi anggota Panwaslu Kecamatan sekaligus sebagai pengetahuan dalam rangka penyelesaian sengketa pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ia menyampaikan, rapat ini dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban Badan pengawas pemilu kabupaten Pasaman Barat sesuai peratiran perundang undangan nomor 7 tahun 2017 pencegahan dalam tahapan pemilu tahun 2024 mendatang.

Bawaslu memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa sesuai SOP dan dengan fasilitasi yang lengkap, dan sebagai arah kebijakan Bawaslu dalam menghadapi Pemilu 2024, dalam dimensi penyelesaian sengketa Bawaslu harus mengedepankan pencegahan. 

Ia menyampaikan bahwa suatu lembaga yang kuat berasal dari jajaran yang kuat pula, bukan hanya satu fungsi saja yang berjalan melainkan kolaborasi dari keseluruhan jajaran serta di dukung dengan fasilitasi yang baik, yang membuat proses pengawasan demokrasi berjalan dengan baik.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Pada Pasal 5 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 . Bawaslu berwenang menyelesaikan  sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU, baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antar Peserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

"Bawaslu saat ini telah menjadi lembaga parmanen (Badan) baik dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Salah satu kewenangan yang diberikan UU Pemilu adalah penyelesaian Sengketa Proses pemilu (PSPP) yang diajukan oleh peserta Pemilu sesuai dengan struktur tingkatan wilayah, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU yang dinilai merugikan hak konstitusional peserta pemilu." sebutnya.

Sengketa proses Pemilu sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota. Bawaslu menerima permohonan PSPP sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Arti Keputusan yang dimaksud, dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara" jelas Nara Sumber.

Secara eksplisit, Ia menyebut bahwa potensi sengketa proses Pemilu hanya 2 (dua) yakni: sengketa Peserta Pemilu antar Peserta Pemilu, dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, khususnya KPU. 

Subyek hukum dalam PSPP hanya ada dua pihak, yakni Peserta Pemilu dan KPU. Kedudukan KPU sebagai pihak yang mempertahankan keabsahan keputusan yang dibuatnya. Adapun objek PSPP yang diajukan ke Bawaslu meliputi Surat Keputusan dan/atau Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan tingkatan struktur (Pusat, Provinsi, atau Kab/Kota) yang dianggap merugikan kepentingan hukum peserta Pemilu tertentu.

Adanya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU di tingkat Provinsi dapat dimohon diadili dan diputus oleh Peserta Pemilu ke Bawaslu Provinsi. Keputusan dan/atau Berita Acara KPU yang merugikan 

peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, bisa digugat ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan syarat formil, masih dalam rentang waktu tiga hari kerja sejak dikeluarkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU tadi sebagai objek sengketa. 

Dalam posisi ini Bawaslu wajib menyelesaikan sengketa proses Pemilu itu dalam kurun waktu 14 hari kerja.

Bawaslu melaksanakan PSPP, dengan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk didengar kepentingan hukumnya, guna mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui sidang adjudikasi yang digelar terbuka untuk umum. 

Adapun Produk akhir dari adjudikasi berupa putusan. Putusan Bawaslu terhadap sengketa proses Pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali untuk tiga hal, 

yakni berkaitan dengan verifikasi calon Partai Politik peserta Pemilu, penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan penetapan calon. 

Jika ternyata putusan Bawaslu masih tetap menguatkan penetapan dari KPU (berarti menolak permohonan Pemohon), maka Partai Politik yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Provinsi. 

"Jadi, kalau ada peserta Pemilu tidak puas dengan Putusan Bawaslu, bisa mengajukan gugatan ke ke PTUN setempat. Di PTUN, objek gugatan bukanlah Putusan Bawaslu, melainkan keputusan KPU yang belum diputus oleh Bawaslu. 

Putusan Bawaslu berfungsi sebagai salah satu syarat diterimanya berkas gugatan, karena PTUN tidak berwenang menerima dan memeriksa perkara sengketa proses Pemilu, saat perkara belum pernah diputus dalam sidang Adjudikasi Bawaslu.

Sifat putusan Bawaslu final and binding ini yang justru membedakan dengan putusan Badan Peradilan lainnya. Putusan dari Badan Peradilan umumnya masih terbuka upaya hukum misalnya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Namun, putusan Bawaslu justru melampaui putusan Badan Peradilan tersebut. 

Terhadap putusan Bawaslu tidak terbuka upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang keberatan atas hasil putusan tersebut. Konsekwensi atas putusan final dan mengikat yang dikeluarkan oleh Badan-Badan tersebut, dapat menghilangkan atau menciptakan keadaan hukum baru, dan tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan untuk melawan putusan tersebut, baik melalui upaya hukum banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

Demikian pula dengan putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu.

"Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) merupakan kewenangan Bawaslu dalam penegakkan keadilan Pemilu (electoral justice), bagi peserta Pemilu yang hak hukum dan konstitusinya dilanggar oleh pihak lain, baik dari peserta Pemilu lainnya maupun Penyelenggaraan Pemilu (KPU). PSPP hakikatnya bertujuan mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang dapat diterima oleh semua pihak" urainya.

"Pemili yang berlangsung secara jujur dan adil, serta hasil Pemilu yang melegitimasi hadirnya pemimpin sesuai dengan pilihan rakyat" harapnya.

(Dodi Ifanda)


Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre