Breaking News

Dosen UI: Pemerintah Tidak Boleh Menagih Utang BLBI Secara Sewenang-wenang

 


Keterangan Foto: Harsanto Nursadi Saksi Ahli dan Dosen FH UI

Jakarta, 8 November 2022 – Perkara gugatan salah sita aset BLBI yang diajukan oleh Grup

Bogor Raya terhadap Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (PUPN) berlanjut.

Grup Bogor Raya menggugat penyitaan yang dilakukan oleh Pemerintah lantaran bidang-

bidang tanah yang disita salah sasaran, karena alih-alih menyasar aset milik Obligor BLBI

a.n. Setiawan Harjono (Steven Hui) dan Hendrawan Harjono (Xu Jing Nan) malah menyasar

aset milik Grup Bogor Raya. Gugatan tersebut terdaftar dengan Perkara No.

226/G/2022/PTUN.JKT dan 227/G/2022/PTUN.JKT yang sekarang memasuki tahap

pemeriksaan ahli bernama Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si.

Ahli menjelaskan bahwa kewenangan PUPN untuk menagih piutang negara muncul

manakala telah ada penyerahan pengurusan piutang negara dari instansi pemerintah

kepada PUPN. “Pelimpahannya harus sesuai syarat yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Kalau belum memenuhi syarat misalnya masih ada yang perlu

ditindaklanjuti oleh pemerintah dan debitur, seharusnya PUPN tidak berwenang menerima

pengurusan piutang negara tersebut.”

Ahli kemudian melanjutkan bahwa jika pelimpahan pengurusan piutang negara memenuhi

syarat, PUPN akan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

“SP3N mencantumkan siapa saja pihak yang dianggap sebagai Penanggung Hutang

dan/atau Penjamin Hutang. PUPN selanjutnya hanya berwenang melakukan penyitaan

terhadap Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang disebut dalam SP3N.”

“Saya setuju bahwa utang BLBI harus ditagih tetapi penagihan utang juga harus tunduk pada

hukum karena hukum bukan hanya melindungi kepentingan pemerintah saja tetapi juga

masyarakat termasuk pihak ketiga yang tidak terlibat dalam BLBI. Coba bayangkan kalau

aset Saudara yang disita padahal Saudara tidak ada kaitannya dengan BLBI,” tegas Dosen

pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia kepada Kuasa Hukum PUPN.

Kuasa Hukum Grup Bogor Raya dari Lubis, Santosa & Maramis Law Firm, Damian Agata

Yuvens, mengapresiasi keterangan yang diberikan oleh ahli. Menurut pria yang kerap disapa

Damian ini, kejanggalan sudah terjadi sejak pengurusan piutang negara dilimpahkan kepada

PUPN karena tidak sesuai syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Kalau

pengurusannya saja dari awal tidak memenuhi syarat dan bukan berdasarkan hukum, tidak

heran kalau tindak lanjutnya juga amburadul. Bahkan aset klien kami yang tidak terkait

dengan BLBI malah jadi korban.” ucap Damian.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Ogi Wicaksana

Public Relations

ogi.wicaksana@gmail.com

WA: 0857 1179 2337

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre