Breaking News

Tindaklanjuti Keluhan Masyarakat, Bupati Eka Putra Audiensi Bersama Menteri ART/BPN

Tanah Datar, Figurnews.com - Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Abdul Hakim, Kabag Hukum Audia Safitri, Kabid Tata Ruang Dinas PU PR Harniwati BJ disambut langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia Hadi Tjahjanto, Senin (31/10/2022) di ruang rapat kantornya di Jakarta. 

Kunjungan Bupati Eka Putra dalam rangka audiensi dan koordinasi terkait pengintegrasian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam perubahan Keputusan Menteri tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD). 

"Banyak keluhan masyarakat, karena sulitnya masyarakat memecahkan sertifikat. Padahal sudah tertampung dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar, karena itu kami berjuang agar ke depan hal itu tidak terjadi lagi," katanya. 

Dalam penyampaiannya Bupati Eka Putra memaparkan proses penyusunan RTRW Kabupaten Tanah Datar 2022 - 2042, yang dimulai semenjak tahun 2020. 

"Proses awal adalah melaksanakan konsultasi publik sebanyak 2 kali, memperoleh rekomendasi Gubernur, validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategic (KLHS), pembahasan awal dengan DPRD dan pembahasan dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)," sampainya. 

Sedangkan pembahasan RTRW dengan Pemerintah Pusat, tambah Eka, dilakukan mulai November 2021 sampai April 2022 melalui beberapa proses, mulai dari klinik fasilitasi persetujuan substansi revisi RTRW sampai klinik mandiri didampingi Kementerian ATR/BPN serta perbaikan hasil pembahasan lintas sektor. 

Sementara itu Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto didampingi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Budi Situmorang, Staf Khusus Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sartin Hia, Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Manajemen Internal Ario Bimo, Kabag Program dan Hukum Firyadi, Kasubdit Pengendalian HAT Pramusinto, Jubir/TAM Bidang Kerja Sama Lembaga Teguh Hari, mengatakan apresiasi kepada Bupati Tanah Datar. 

"Melihat semangat pak Bupati yang masih muda, Saya sampaikan apresiasi. Dan tentunya apa yang disampaikan pak Bupati segera ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat di daerah, karena kebutuhan ditingkat itu tentu daerah yang lebih tahu, namun tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku," sampainya. 

Dikatakan Hadi lagi, permasalahan LSD harus ditinjau langsung ke lapangan, tidak bisa mengandalkan pembacaan menggunakan satelit. 

"Saya harap Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Budi Situmorang segera menindaklanjuti untuk turun ke lapangan, ataupun menugaskan tim agar data di lapangan terkait LSD  sesuai dengan yang sebenarnya," tegasnya. (Sutan/Pro)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre