Breaking News

KPK RI Menerima Pengaduan Masyarakat Solok




Alahan Panjang, FIGURNEWS.COM --

Kaum Suku Bendang Jorong Taratak Galundi Nagari Alahan Panjang Kab. Solok Sumbar, melaporkan sengketa lahan yang mereka alami kepada Ketua KPK RI, untuk dapat menyelesaikan dan mengembalikan hak" kami Kaum Bendang, yang sudah bertahun-tahun" di Zolimi oleh Pihak Pemda Kab. Solok. 

Dalam hal ini Kaum Suku Bendang menyampaikan beberapa persoalan sekaitan tentang Proses pelepasan hak untuk dijadikan HGU, namun sewaktu saat akan menerima Penggantian tanah tersebut, Nama orang tua kami dan Mamak Kepala Waris hilang dari daftar Penerima. 

"Kami Kaum Suku Bendang menyampaikan beberapa persoalan sekaitan tentang Proses pelepasan hak untuk dijadikan HGU, namun sewaktu saat akan menerima Penggantian tanah tsb, Nama orang tua kami dan Mamak Kepala Waris hilang dari daftar Penerima,"papar Kaum Suku Bendang pada Figurnews.com.

Sekaitan hal itu, awak media ini mempertanyakan, apa sesuai dengan kesepakatan tentang harga yang ditawarkan mereka.

"Itu salah satu awal permasalahan termasuk mengenai jumlah harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan harga jual beli saat itu, kaum kami ditipu dalam prosesnya,"ungkapnya lagi.

Apa dasarnya kaum Suku Bendang merasa ditipu dalam persoalan tentang tanah ulayat tersebut.

" Yang kami pertanyakan, kenapa nama orang" yang menyerahkan dan nama penerima ganti rugi tidak sesuai dengan data yang kami miliki. Penerima ganti rugi bukan pemiliknya!!!, terangnya dengan raut wajah sedih bercampur marah.

"Kemudian Pemda Kab. Solok membayar HGU tersebut kepada Pihak ketiga dari Pemilik HGU, pada awalnya PT. Danau Diatas Makmur dan di take over ke Group Inkasi Raya, dan Pemda membeli HGU ini ke Pihak Swasta, hal ini yang kami Gugat, karena Pemda belum menyelesaikan hak" Kaum kami Bendang, dan ini lah menurut kami kebijakan yg menyimpang atau kebijakan yang salah, izin HGU untuk Perkebunan Bunga dan bukan untuk Pariwisata !!?."imbuhnya lagi.




Apa tidak upaya dari Kaum Suku Bendang mempertanyakan serta mencari jalan keluar dalam penyelesaiannya.

"Kalau hal itu kami telah berulang kali meminta utk berdialog dan duduk semeja dengan Bupati Solok dan sampai saat ini tidak pernah dihiraukan, kami sudah beberapa kali menyurati, dan menyampaikan kepada Staf dan Sekda tapi tidak digubrisnya,"ujarnya.

Kalau tidak ada titik penyelesaiannya, apa ada upaya untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dalam konteks pihak terkait seperti Polisi.

"Hal itu telah kami lakukan, namun dalam hal ini pihak Polda Sumbar sudah memanggil kami Kaum Bendang dan Pihak Pemda Kab. Solok, memberi rekomendasi untuk bermusyawarah dengan masyarakat, namun Pihak Pemda tak ada iktikad baik untuk memanggil masyarakat dan pihak Kanwil ATR/ BPN Sumbar juga sudah menyampaikan kepada Pemda Kab. Solok untuk duduk bersama dengan masyarakat, tapi sampai saat ini Bupati tak menghiraukan rekomendasi tesebut."terang Kaum Suku Bendang lagi.

Kaum Suku Bendang juga mengatakan, "Alahan Panjang Resort atau Convention Hall yang dikelola oleh Dinas Parbud Kab. Solok, sampai saat ini tidak mempunyai Legal standing yang jelas, tidak adanya IMB dan HGB dari Bangunan" Villa tsb, sementara Pemda Mengutip PAD dari tanah Masyarakat yang bersengketa, kami Kaum Bendang meminta KPK RI untuk Menghentikan segala kegiatan Pemda di Tanah kami tersebut, sampai persoalan dan sengketa tanah kami ini selesai."

Dalam hal ini, Figurnews.com juga menanyakan, apa tindak lanjut dalam upaya penyelsaian sekaitan persoalan tentang tanah ulayat Kaum Suku Bendang di Jorong Taratak Galundi Nagari Alahan Panjang Kab. Solok Sumbar.

"Kami Kaum suku Bendang, telah puluhan tahun dirugikan sepihak oleh Pemda Kab. Solok. Pada awalnya kami memiliki Pandan Perkuburan, sawah ladang, serta rumah disana, pada masa itu tanah kami dirampas dan diambil paksa untuk Pengadaan Kebun bunga Milik PMA Asing, untuk itu dari uraian kami diatas kami melaporkan secara terbuka kepada Ketua KPK RI, utk dapat menindak & menyelesaikan Persoalan Sengketa tanah Ulayat kami kaum Bendang dengan Pemda Kab. Solok, serta mengembalikan hak" Kami kaum Bendang kepada kami anak kemenakan dan kaum kami, dan Pemda telah memiskinkan orang miskin, dengan menyerobot hak" Masyarakat untuk tempat Penghidupannya, dulu ada beberapa perjanjian dengan kami akan diselesaikan,"pungkasnya.

Dalam penjelasan Kaum Suku Bendang menyampaikan surat pengaduan ini ke KPK dan mereka mengharapkan KPK RI dapat memanggil kami para pihak yang bersengketa. 

Di samping itu mereka juga menerangkan,"bahwa selama ini banyak masyarakat yang dirugikan bupati... contoh bukit cambai dan tanah-tanah yang dibeli bupati di daerah-daerah potensi wisata."

Sekaitan hal diatas, Figurnews.com juga akan konfirmasi serta klarifikasi tentang persoalan tanah Ulayat Kaum Suku Bendang di Jorong Taratak Galundi Nagari Alahan Panjang Kab. Solok  Provinsi Sumbar. (Tim)






1 komentar:

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre