Breaking News

Bupati Pessel Buka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak

 



Painan, Figirunews.com -
- Masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait tata cara pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjadi salah satu penyebab belum tergambarnya tingkat kekerasan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Sebab akibat keterbatasan itu membuat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dilaporkan dan tidak tidak ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum, termasuk juga di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pessel, Mawardi Roska, saat membuka pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak, kemarin (20/10) di Triza Hotel Painan, dengan didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pessel, Wendra Rovikto.

Pelatihan yang diikuti oleh puluhan peserta selama dua hari Kamis (20/10) hingga Jumat (21/10) dengan tema ‘Penguatan Lembaga Terhadap Konvensi Hak Anak itu, juga mendatangkan narasumber dari Yayasan Ruandu Pondation Sumbar, disamping juga dari Dinas Sosial PPPA sendiri.

Dijelaskannya kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi masalah sosial dan merupakan perbuatan melanggar hukum.

“Untuk memberikan perlindungan, sehingga pemerintah membuat payung hukum yakni undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentag perlindungan anak,” katanya.

Dari itu dia berharap melalui pelatihan peningkatan kapasitas tersebut, hak anak dalam penguatan kelembagaan bisa maju dan berkembang dengan baik. “Karena pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan salah satu tolok ukur dalam evaluasi kabupaten layak anak,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pessel dilaporkan terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini sebanyak 81 kasus. Memasuki tahun 2022 dalam keadaan bulan September angkanya sudah sebanyak 81 kasus. Terdiri dari 66 kasus anak, dan 15 kasus perempuan. Walau demikian, saya melihat laporan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut belum menggambarkan tingkat kekerasan yang sebenarnya. Hal itu karena tidak dilaporkan akibat dari ketidak mengertian tata cara pelaporan,” ujarnya.

Bersarkan hal itu maka peningkatan sumber daya perlinduangan anak dalam menangani layanan pengaduan terhadap kasus kekerasan juga perlu dilakukan di nagari dan kecamatan.

“Bentuk layanan tidak hanya sekedar menunggu aduan, tetapi juga bagian dari solusi mengurangi tingginya kekerasan yang tidak tertangani. Dari itu saya berharap para peserta pelatihan yang berasal dari berbagai kelembagaan terkait ini bisa mengikutinya dengan serius,” ingatnya.

Kepala Dinas Sosial PPPA Pessel, Wendra Rovikto, berharap melalui pelatihan itu peserta yang hadir tersebut nantinya bisa melakukan advokasi dan sosialisasi terkait konvensi hak anak di masing-masing lembaga layanan anak.

“Melalui upaya ini kita berharap peserta tidak saja terlatih dan profesional, tapi juga mampu berkontribusi menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan,” timpalnya. (Ef).

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre