Breaking News

BERI DUKUNGAN UNTUK BAKOR-KAN, PRAKTISI HUKUM SYAFRI YUNALDI HIMBAU PEMDA AGAR SEGERA REVISI PERDA PASBAR NO. 6 TAHUN 2018



Pasaman Barat,Figurnews.com

Badan Kordinasi Kerapatan Adat Nagari (BAKOR-KAN) Pasaman Barat mendesak kepada Bupati dan DPRD untuk merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Nagari, yang dianggap menimbulkan kontroversi dalam pelaksanaannya. Beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi membuat BAKOR-KAN Pasaman Barat tidak bisa menjalankan perda tersebut sebagaimana mestinya.

Menanggapi hal itu Syafri Yunaldi yang merupakan praktisi hukum yang berasal dari Talu Tanah Tuah Basamo yang berkantor di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, ikut memberikan pandangan terkait adanya desakan Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari ( BAKOR-KAN) Pasaman Barat yang mendesak adanya revisi perda tersebut dan sudah dilaksanakan herari g atau dengar pendapat bersama di DPRD kabupaten Pasaman Barat . 

"Perlunya mendesak DPRD Pasaman untuk revisi perda  tersebut sudah menjadi keharusan yang harus dilakukan agar tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan sebuah peraturan" katanya, Sabtu (1/10).

Diantara pasal yang kontroversi yang juga telah dimintakan klarifikasi kepada Gubernur Sumatera Barat ialah Pasal 14, Pasal 14b, Pasal 14c, dan Pasal 14d yang jelas mengekang kebebasan keberadaan masyarakat hukum adat dengan konsep adat salingka nagari. 

Syafri menyebutkan bahwa keberadaan persekutuan masyarakat adat itu sudah dijamin oleh konstitusi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.

Adanya pasal-pasal yang kontroversi dalam Perda No. 6 Tahun 2018 tersebut dan juga dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka hal tersebut jelas mencedrai konsep negara hukum yang menyebutkan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya dari pada hukum yang lebih rendah ( lex superior derogat legi inferiori).

Dengan adanya permohonan klarifikasi kepada Gubernur Sumatera Barat oleh BAKOR-KAN Pasaman Barat dan telah mendapatkan hasil klarifikasi dari Gubernur dengan Surat No. 411.2/377/DPMD-2022, yang secara tegas menyebutkan bahwa benarnya adanya pasal-pasal dalam Perda Pasbar No. 6 Tahun 2018 yang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, dan dimintak agar Pemda Pasbar untuk dapat meninjau kembali pasal-pasal tersebut.

Dengan telah keluarnya klarifikasi Perda Pasbar No. 6 Tahun 2018 tersebut, Syafri mengatakan bahwa perubahan regulasi itu merupakan domainnya DPRD sebagai fungsi legislasi bersama Bupati, yang harus disegerakan. 

"Jika revisi Perda Pasbar No.6 Tahun 2018 tidak disegerakan maka bisa berkemungkinan upaya pembatalan perda tersebut bisa diajukan menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,"pungkas Syafri.

(Dolop)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre