Breaking News

Anggota Komisi VIII DPR-RI Hadiri Seminar Nasional PMKRI di Mentawai

Foto: Sambutan Anggota Komisi VIII DPR-RI, My Esti Wijayati pada Seminar Nasional PMKRI di Bujai Mentawai Geriya. Minggu, (30/10/2022).

MENTAWAI. FN- Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menghadiri Seminar Nasional PMKRI di Bujai Mentawai Geriya, Jl. Raya Tuapeijat Km-07, Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Minggu, (30/10/2022) pukul 14.00 Wib. 

Seminar Nasional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengangkat topik tentang ‘Undang-undang Sumatera Barat untuk siapa?’ menghadirkan narasumber Pakar hukum tata negara dan anggota Penyatu PMKRI Cabang Padang, Laurensius Arliman Simbolon. 

Selanjutnya, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong, Rektor Universitas Negeri Padang, Genefri, Bupati Mentawai Periode 2011-2016 dan 2017-2022, Yudas Sabaggalet. Kemudian Anggota Komisi VIII DPR-RI, My Esti Wijayati. 

Anggota DPR RI dua Periode (2014-2019 serta 2019-2024) fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, My Esti Wijayati sebagai narasumber pada Seminar Nasional itu mengangkat judul UU Sumatera Barat, Peran Pemuda Dalam Kerakyatan. 

“Seminar Nasional PMKRI ini sebagai bentuk kepedulian anak muda kita mengenai kebijakan Pemerintah, khusunya kebijakan menyangkut Masyarakat lokal yang merasakan sesuatu hal yang mesti didiskusikan dan dikaji lebih mendalam terkait UU Provinsi Sumbar, dari beberapa audien mengatakan seolah-olah tidak dianggap dalam UU Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera, sehingga membuat kegelisahan mendalam bagi Warga Mentawai,” sebutnya. 

Melalui ruang Seminar ini dikatakan, Dia dapat mendengar keinginan dan harapan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Melalui diskusi bersama narasumber salah satunya pakar hukum tata negara merupakan langkah hukum yang perlu dilakukan. 

“Sehingga nanti ketemu hal-hal yang dapat meminimalisir yang dianggap tidak mengakomodir bahkan menghilangkan keberadaan Masyarakat, khususnya Masyarakat Mentawai,” terang My Esti Wijaya yang baru pertama kali ke Mentawai itu. 

Ia mengapresiasi semangat dan inisiatif Pemuda mengambil bagian dalam proses kebijakan Pemerintah. Hal itu merupakan keikutsertaan Pemuda dalam memperjuangkan hak sebagai bagian dari Warga Indonesia, 

Selain itu, Anggota Komisi VIII DPR itu juga menyerahkan 500 paket sembako Kementerian Sosial RI senilai Rp 141.750.000 kepada Masyarakat Miskin dan Masyarakat terdampak bencana di Siberut Utara waktu lalu.  

Pemberian sembako dilakukan mengingat tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.  

Untuk menuntas persoalan kemiskinan di Mentawai disebut My Esti perlunya campur tangan atau kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. “Dari APBD Mentawai saja tentu terlalu berat dengan luas Kepulauan Mentawai saat ini,” terangnya. 

Melalui Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat 5,92 persen. Kabupaten Kepulauan Mentawai menyumbang 14,31 jiwa atau 14,84 persen dari jumlah penduduk. 

Ia menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan jumlah penduduk 92.021 jiwa, luas 6.011,35 Km persegi, 10 Kecamatan, 43 Desa di 4 pulau besar dan. Tentunya dengan APBD tahun 2022 senilai Rp883,3 millyar terlalu kecil untuk menekan angka kemiskinan. 

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan kegiatan atau program di Kabupaten Kepulauan Mentawai agar keluar dari angka kemiskinan. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumbar, sebesar 14,84 persen. Melalui rakor penanggulangan kemiskinan, gubernur kembali mengingatkan untuk memprioritaskan program dan kegiatan di Kepulauan Mentawai. 

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat PMKRI, Gregorius Bryan G. Samosir menyampaikan hasil dari Seminar Nasional tersebut. 

Dikatakan, permasalahan dari pendapat seluruh narasumber pada pasal 5c. 

"Dari hasil diskusi kita berupaya bagaimana etnisitas Mentawai dibunyikan disitu," ujarnya. 

PMKRI tetap memperjuangkan agar etnisitas Mentawai tertulis di pasal kusus dalam UU Sumbar tersebut. Tetapi apabila belum ada perubahan pihaknya tetap melaksanakan Judical Review. 

Sebelum itu pihaknya bersama organisasi kemasyarakatan dan pemuda atau OKP di Mentawai telah melakukan berbagai bentuk diskusi, baik Masyarakat diluar Mentawai maupun di dalam Mentawai. 

Kedepan pihaknya berupaya agar dapat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR-RI. 

Tentunya lanjut Ketua Lembaga Pengembangan SDM PP PMKRI itu, pihaknya menyusun sekaligus menyamakan konsep RDP tersebut. 

"Orang Mentawai yang di Padang dengan orang Mentawai yang di Mentawai memiliki pendapat yang sama, mereka ingin diakui," terangnya 

PMKRI menggelar acara seminar dengan mengundang banyak narasumber dan peserta agar mengingatkan dan memperhatikan Mentawai. 

Rektor Universitas Negeri Padang, Genefri diakhir pemaparannya melalui video konfrensi menyampaikan UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat pada pasal 5c multi tafsir. 

"Undang-undang yang baik itu tidak multi tafsir, karena sebagian kita menafsirkannya berbeda," ujarnya. 

Dijelaskannya, adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABSSBK), aforisme terkait pengamalan adat dan Islam dalam masyarakat Minangkabau. ABSSBK dideskripsikan bahwa adat Minangkabau harus 'bersendikan' kepada syariat Islam, yang pada gilirannya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. 

"Seolah-olah orang Sumatera Barat itu semuanya beragama Islam, ini perlu terminologi antara budaya Minangkabau dengan Masyarakat Sumatera Barat," 

"Ini sangat menarik untuk didiskusikan, jangan karena UU ini kita terpecah belah, ini yang mesti kita luruskan," Papar Rektor UNP itu. 

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldy juga memberikan sambutan pada video konfrensi Seminar Nasional itu. Disusul Pakar Hukum Tata Negara, Laurensius A Simbolon. 

Sambutan diawali oleh Pejabat Bupati Mentawai, Martinus Dahlan sekalian penerimaan paket sembako secara simbolis dari Komisi VIII DPR-RI, My Esti Wijayati. 

Turut hadir Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok dan Anggota DPRD Mentawai, Ibrani Sababalat selaku Ketua DPC, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mentawai, Hendri Dori Satoko. 

Wartawan: Erik Virmando

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre