Breaking News

Sekaitan Pajak MBLB, Khairul Apit, Ini Memang Suatu Kejanggalan dan Harus Diusut Tuntas.


Kab. Limapuluh Kota, Figurnews.com --

Gelak tawa mulai menghiasi bibir para kontraktor yang mengerjakan proyek - proyek APBD Kabupaten Limapuluh Kota. Yang ditahun tahun sebelumnya para kontraktor harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) di Dinas BK (Badan Keuangan).

Sekarang memang berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, ucap salah satu Kontraktor pada media ini. Tahun kemaren, walaupun kami memiliki nota pembelian bahan material berupa batu pasangan, split, abu batu dari tambang berizin (resmi). Namun kami tetap membayar pajak galian C /MBLB tersebut.

Alhamdulillah, kini kami bisa sedikit mengurangi pengeluaran, bayangkan 1 kegiatan paket PL (Penunjukan Langsung) pajak MBLB kami bisa mencapai Rp. 200 ribu hingga 300 ribu rupiah. Sedangkan di kegiatan paket tender bisa mencapai Jutaan, bahkan ada yang membayar hingga belasan Juta rupiah, ucap rekanan itu dengan nada sedikit gembira.

Hal tersebut dibenarkan oleh Yuliasman, saat dikonfirmasikan media ini melalui pesan WhatsApp (25/8) dengan mengatakan, "Selagi para rekanan bisa menunjukkan nota pembelian bahan material yang sah dari pihak tambang berizin, kami tidak akan memungut pajak MBLB lagi pada Rekanan", ujarnya pada figurnews.

"Sebab, katanya melanjutkan, pajak MBLB itu sudah dibayar oleh perusahaan tambang yang resmi sebagai penjual bahan material seperti, Split, batu pasangan dan lain sebagainya. Kendati demikian, kami akan tetap memverifikasi keabsahan nota pembelian yang diserahkan para kontraktor pada kami.

Ketika media ini menyinggung ada temuan BPK mengenai tunggakan perusahaan tambang hingga Rp, 1,4 M.

"Nanti akan saya check apakah tunggakan itu sudah dibayar atau belum, ujar Yuliasman SE,MM.

Bagaimana dengan pajak MBLB di kegiatan APBD Provinsi dan APBN yang melaksanakan proyek di daerah kabupaten Limapuluh Kota, tanya media ini lagi, 

"Akan kita dalami dan akan kami Surati dinas yang bersangkutan, ujar Plt tersebut.

"Sebagai anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Khairul Apit dari Fraksi Gerindra saat media ini mengkonfirmasikan langsung di gedung tempat ia bekerja mengatakan, "Saya sangat setuju dan memberikan acungan jempol kepada Badan Keuangan.

"Karena yang dilakukan BK saat ini sudah sesuai dengan UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan kontribusi daerah serta Perbup no 8 tahun 2011 tentang pajak daerah,

Pasal 58

(1) subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan

(2) wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.  

" Artinya ujar anggota DPRD itu lagi, di Undang undang tersebut memperjelas bahwa yang membayar. pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) adalah pihak tambang yang resmi (memiliki (IUP) sebagai pengambil dan penjual bahan material, bukan pihak Kontraktor.

"Kalau pihak rekanan ditahun lalu memiliki nota pembelian bahan material yang sah dari tambang, Namun mereka tetap ditagih oleh BK, dan ini harus kita usut dan harus kita pertanyakan.

"Yang menjadi pertanyaan besar bagi saya ujar Khairul Apit itu lagi, apakah pajak MBLB Yang diambil dari rekanan tahun lalu itu disetorkan ke KAS daerah sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah)? Atau Tidak? Dan setelah mengambil dari rekanan, apakah pihak BK juga meminta pada Pihak Tambang? (FN 053) 

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre