Breaking News

Ratusan Warga Nagari Tarantang Menyatakan Keberatan, Pernag No. 2 Tahun 2022 Belum Bisa Dijalankan?


Kab. Limapuluh Kota, FIGURNEWS.COM -

Sesuai Pernag (Peraturan Nagari) Tarantang no. 2 tahun 2022 tentang Pembentukan Jorong, Nagari Tarantang Kecamatan Harau.Pernag tersebut itu disahkan oleh Bamus (Badan Musyawarah), dan telah diteliti DPMD/N  (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa /Nagari) juga sudah dilegalisasi oleh Bupati Kabupaten Limapuluh Kota.

Nagari Tarantang yang awalnya hanya 2 (dua) jorong, yaitu jorong tarantang dan jorong Lubuak limpato. Melalui Pernag tersebut ditambah sebanyak 3(tiga) jorong lagi, yaitu jorong sijangkang, jorong tanjuang dan jorong Padang Baringin lembah harau.

Berdasarkan surat Camat Harau no. 140/168/ PEM/VII-2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari poin 4 (a dan b) Kepala Jorong Sijangkang, Jorong Tanjung dan Jorong Padang Beringin Lembah Harau dengan mekanisme pengisian melalui musyawarah dalam mematuhi SK (Surat Keputusan) Bupati Kabupaten Limapuluh Kota No. 284 tahun 2020 tentang pengukuhan Jorong Tarantang, Jorong Sijangkang, Jorong Tanjung, Jorong Lubuak Limpato, dan Jorong Padang Beringin Nagari Tarantang.


Namun, Peraturan Nagari (Pernag) tentang Pembentukan Jorong tersebut dipertanyakan oleh ratusan warga Nagari Tarantang itu sendiri.

Sebanyak 346 (Tiga ratus empat puluh enam) masyarakat Nagari Tarantang Kecamatan Harau tanda tangani surat menyatakan keberatan mengenai pemekaran jorong yang dialamatkan ke Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Jorong Tarantang, Inspektorat, Camat Harau, DPMD/N (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari) dan Bamus Nagari Tarantang yang berbunyi sebagai berikut,

"Kami masyarakat nagari Tarantang menyatakan keberatan atas adanya pengumuman Wali Nagari dengan No. IST/PP-PKJ/VIII-2022 dengan dasar surat Camat No. 140/168/PEM/VII Tanggal 15 Juli 2022- 

"Menurut pengumuman yang kami baca bahwa Wali Nagari telah membentuk panitia pelaksana pemilihan kepala jorong sesuai instruksi surat Camat Harau dengan ini kami sampaikan :

1; Pembentukan panitia pelaksana pemilihan kepala jorong tidak dapat diterima karena Pernag (Peraturan Nagari) pemekaran jorong sampai saat ini tidak ada dan belum disosialisasikan.

2: Penerbitan SK Bupati no. 284 tahun 2020 diduga tidak sesuai prosedur yang ada, karena sampai saat ini Pernag terkait penerbitan SK tersebut baru sampai sosialisasi Ranpernag.

3: Kami meminta agar inspektorat kabupaten limapuluh kota melakukan pemeriksaan terhadap seluruh instansi terkait yang terlibat dalam penerbitan SK Bupati no 284 tahun 2020 tersebut.

4; Sekretaris panitia pelaksana pemilihan kepala jorong adalah seorang Bamus Nagari Tarantang- yang menurut kami Bamus adalah lembaga pengawasan nagari bukan menjadi pelaksana, sehingga telah melanggar tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota Bamus Nagari Tarantang.

Tak sampai disitu saja, puluhan masyarakat yang mewakili ratusan masyarakat Nagari Tarantang sudah 2 (dua) kali mendatangi kantor DPRD (23/9 dan 28/9) untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Sementara itu, Wendi Candra Wakil Ketua DPRD dari fraksi Demokrat mengatakan saat media ini mengkonfirmasikan langsung diruang kerjanya (28/9), "Masyarakat Nagari Tarantang yang hadir disini tadi tidak setuju dengan pemekaran Jorong. Karena berdampak buruk pada sosial masyarakat dan kami akan terpecah pecah, ujar Wakil Ketua itu menirukan ucapan masyarakat.

"Dan kami masyarakat tidak pernah tahu sosialisasi tentang Pernag Pembentukan Jorong itu, ucapnya lagi yang masih menirukan kata masyarakat.

Tanggapan dari Wakil Ketua mengenai hal tersebut, tanya media ini, "Kami dari DPRD telah memfasilitasi masyarakat dengan Dinas yang bersangkutan.

Harapan dari Wakil Ketua, ujar Media ini lagi, "Harapan saya sosialisasikan terlebih dahulu Pernag ini pada seluruh masyarakat. 

Pernag, inikan sudah keluar pak tanya media ini lagi pada Wakil Ketua DPRD itu, 

"Pernag no. 2 itu dicabut terlebih dahulu dan di proses pula Pernag yang baru, dan proses yang baru ini ada di DPMD/N ujarnya menambahkan.

Ditempat terpisah, salah satu wakil masyarakat kecamatan Harau yang kebetulan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Beni Murdani dari fraksi PKS mengatakan, Rabu (28/9)

"Hearing yang kami lakukan dengan masyarakat Nagari Tarantang tadi adalah salah satu bentuk Demokrasi. Prinsip DPRD adalah menerima aspirasi dari masyarakat.

"Saya meminta kepada OPD terkait untuk menguji kebenaran, apa yang disampaikan masyarakat. Dan kalau yang disampaikan masyarakat itu benar,"ujar Beni Murdani melanjutkan.

"Diminta pada pihak Nagari, khususnya Nagari Tarantang agar bisa mengayomi masyarakat walau berbeda pendapat untuk menciptakan masyarakat Aman, Kondusif dan Sejahtera, kata Beni Murdani itu menambahkan.

Sementara, Kadis DPMD/N saat ditanyakan melalui pesan WhatsApp (28/9) mengenai Pernag no.2 tahun 2022 itu dicabu

"Nanti kan ada verifikasi lapangan

Dari situ bisa kita lihat prakarsa masyarakat dan aspirasi masyarakat,

"Seperti yang saya jelaskan diatas

Kalau hasil verifikasi lapangan tidak terpenuhi syarat pemekaran, secara otomatis tidakk bisa dilanjutkan,

Misalnya bagaimana prakarsa masyarakat,

Kalau disetujui oleh masyarakat, berarti Pernag no 2 tahun 2022 itu baru bisa di jalankan. Bukankah begitu pak, tanya media ini pada Kadis itu.

"Kemungkinan seperti itu," jawabnya.

Ketua Bamus Nagari Tarantang Yanuar Dt. Sinaro Panjang S.Pd saat ditanyakan mengenai Pernag no 2 tahun 2022 itu apakah dicabut.

"Benar, ucapnya melalui pesan WhatsAp

Ketika media ini menanyakan lebih lanjut pada Ketua Bamus

"Bukan tak mau menjawab, panjang sejarahnya ucapnya mengakhiri pembicaraan dengan media ini. FN (053)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre