Breaking News

Rapat Paripurna ke-19, DPRD Palembang dan Walikota Sepakat Raperda APBD Perubahan 2022




Palembang, Figurnews.com,-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Akhirnya Sepakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022.

Hal tersebut ditandai dengan Penandatanganan pada Rapat Paripurna ke – 19 Masa Persidangan III DPRD Kota
Palembang Tahun 2022 dengan Agenda Laporan Komisi – Komisi yang membahas Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan Persetujuan
Bersama dan Penyampaian Raperda tentang Perumda PDAM Tirta
Musi oleh Walikota Palembang, Jum'at (09/09/20222).



Rapat dipimpin oleh wakil ketua DPRD Palembang, Dauli, dan dihadiri, Ketua DPRD Palembang, Zainal Abidin, dan wakil ketua Raden Muhammad Yusuf Indra Kesuma, serta puluhan anggota DPRD Palembang lainnya.

Hadir juga Walikota Palembang Harnojoyo, Sekda Ratu Dewa, perwakilan Forkompimnda, kepala dinas, kepala badan, Camat dan lurah serta perwakilan BUMD dan tamu undangan lainnya.

Laporan Komisi I, disampaikan oleh, Ahmad Sobri Fadilah, Komisi II, disampaiakan oleh, M Arfani, Komisi III disampaiakan oleh, Sutami Ismail, dan Komisi IV disampaikan oleh, Paidol Barokat.
Suasana Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kota Palembang 



Usai penandatangan persetujuan bersama kemudian dilanjutkan Walikota menyampaikan usulan Raperda tentang Perusahaan daerah (Perumda) PDAM Tirta Musi Palembang.

Kemudian Ketua Fraksi PKS DPRD Palembang Yulfa Cindosari, menyatakan sikap penolakan keputusan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM.

Ia mengatakan, kenaikan BBM bersubsidi, pertalite dan solar, sangat tidak relevan dengan slogan dan semangat “Bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat” yang digaungkan pemerintah.



“Kenaikan harga BBM, berimbas dengan naiknya harga-harga. Padahal, kita ketahui bersama pasca pandemi covid-19, kondisi ekonomi negara ini belum pulih, dengan ditandai tingginya angka inflasi sebesar 4,94 persen per Juli 2022,” katanya.

Ini sikap fraksi PKS DPRD Palembang :

1. Meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

2. Meminta kepada Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat



sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Meminta kepada Presiden RI, melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat.

Berikut anggota DPRD Palembang Fraksi PKS. Ketua Yulfa Cindosari, Wakil Ketua, Idrus Rofik, Sekretaris Ridwan Saiman , anggota Subagio Rachmad Sentosa dan M Hibbani.


Published : Fera

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre